Ambon.Malukubarunews.com — Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Maluku menyatakan menerima Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku atas pelaksanaan APBD untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, penerimaan tersebut disertai sederet catatan dan rekomendasi strategis yang meminta Pemerintah Provinsi Maluku memastikan setiap rupiah APBD benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Sikap tersebut disampaikan Fraksi Golkar melalui Ketua Fraksi, Yunus Serang, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Rabu (26/8/2026), di Ruang Paripurna Karang Ambon. Fraksi Golkar menilai LPJ Gubernur tidak boleh diperlakukan sebatas dokumen administratif yang mencatat angka pendapatan dan belanja daerah.
“LPJ harus menjadi instrumen evaluasi untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: seberapa besar APBD telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku”ungkapnya
Menurut Fraksi Golkar, tingginya serapan anggaran belum otomatis menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Ukuran keberhasilan justru harus terlihat dari membaiknya pelayanan publik, terbukanya lapangan kerja, menurunnya kemiskinan, meningkatnya kesejahteraan, membaiknya infrastruktur serta semakin kecilnya kesenjangan antara wilayah perkotaan, pedesaan, kepulauan dan pulau-pulau terluar.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah mengubah orientasi pengelolaan APBD dari sekadar mengejar penyerapan anggaran menjadi pengelolaan yang berorientasi pada hasil dan manfaat. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan secara disiplin, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, terutama karena kapasitas fiskal Maluku memiliki keterbatasan.
Fraksi Golkar juga menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah diminta tidak menjadikan peningkatan PAD sebagai alasan untuk terus menambah beban masyarakat melalui pajak dan retribusi. Sebaliknya, inovasi pendapatan, pengelolaan aset daerah, digitalisasi sistem pendapatan, peningkatan kepatuhan dan penutupan celah kebocoran penerimaan dinilai perlu diperkuat.
Persoalan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) turut menjadi perhatian. Fraksi Golkar meminta pemerintah memastikan hak-hak pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai dan kewajiban lainnya, dibayarkan tepat waktu sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbaikan pengelolaan kas daerah dinilai penting agar persoalan keterlambatan pembayaran hak pegawai tidak terus berulang.
Pada sektor pembangunan, Fraksi Golkar menempatkan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja sebagai agenda utama. Pertumbuhan ekonomi, menurut fraksi tersebut, tidak boleh berhenti pada angka statistik, tetapi harus menghasilkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Sektor UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan ekonomi kreatif diminta dikembangkan secara lebih terintegrasi dengan indikator keberhasilan yang terukur.
“Pertumbuhan harus menghasilkan pekerjaan. Pertumbuhan harus meningkatkan pendapatan keluarga. Pertumbuhan harus menurunkan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah,” beber Yunus.
Sebagai provinsi kepulauan, Fraksi Golkar juga menegaskan kebijakan pembangunan Maluku harus mempertimbangkan kondisi geografis yang berbeda dengan daerah kontinental. Transportasi laut dan udara disebut sebagai urat nadi kehidupan masyarakat, sehingga keberlanjutan kapal perintis, kapal penyeberangan, penerbangan perintis serta pembangunan pelabuhan, dermaga dan akses jalan harus ditempatkan sebagai bagian dari satu sistem konektivitas wilayah.
Perhatian khusus diberikan terhadap desa-desa yang belum menikmati pelayanan listrik secara memadai. Fraksi Golkar meminta Pemprov Maluku memperkuat koordinasi dengan PT PLN dan Pemerintah Pusat, termasuk mengembangkan energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan konvensional.
“Tidak boleh ada desa di Maluku yang terus hidup dalam kegelapan ketika Indonesia sedang bergerak menuju kemajuan,” tegas Yunus.
Selain listrik, Fraksi Golkar meminta pemerataan pendidikan dan kesehatan, termasuk distribusi guru, dokter, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan hingga pulau-pulau kecil. Wilayah seperti Kisar, Wetar, Babar, Damer, Luang, Tanimbar, Aru, Kei, Banda, Seram dan Buru disebut harus memperoleh hak yang sama atas pelayanan publik berkualitas.
Fraksi Golkar juga menyoroti pembangunan Blok Masela sebagai momentum strategis bagi Maluku. Pemerintah daerah diminta memastikan masyarakat Maluku tidak sekadar menjadi penonton dengan memperkuat pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi kompetensi, beasiswa, magang serta basis data tenaga kerja lokal. Langkah itu dinilai penting agar peluang ekonomi dari proyek strategis dapat diisi oleh sumber daya manusia Maluku yang kompeten.
Dalam tata kelola pemerintahan, Fraksi Golkar meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah bekerja dengan target dan indikator yang jelas. Program yang tidak mencapai sasaran harus dievaluasi, sementara pengisian jabatan dan pembinaan ASN harus tetap mengedepankan meritokrasi, profesionalitas, kompetensi dan integritas.
Fraksi Golkar menegaskan hubungan DPRD dan pemerintah daerah harus ditempatkan dalam kerangka kerja bersama untuk kepentingan rakyat. Kritik DPRD disebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan perbaikan pemerintahan, sementara kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat akan tetap mendapatkan dukungan.
“Yang baik akan kita dukung. Yang belum baik akan kita koreksi. Yang harus diperbaiki akan kita ingatkan. Semuanya demi kepentingan Maluku,” tegas Yunus.
Pada bagian akhir, Fraksi Partai Golkar menyatakan dapat menerima Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku atas pelaksanaan APBD untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, penerimaan itu ditegaskan bukan berarti seluruh persoalan pembangunan telah selesai. Pemerintah tetap diminta menindaklanjuti seluruh catatan, koreksi dan rekomendasi DPRD.
“Maluku tidak boleh maju hanya di atas kertas. Maluku harus maju dalam kehidupan nyata masyarakatnya,” tegas Yunus lagi
Fraksi Golkar menutup sikap akhirnya dengan penegasan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Pemerataan pembangunan, penguatan konektivitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta keberpihakan kepada masyarakat di pulau-pulau kecil dan wilayah terluar disebut harus menjadi ukuran nyata kemajuan Maluku.(MB-01)
About the Author
