Ambon Maluku , malukubarunews.com – Pemerintah Kota Ambon melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah resmi menyampaikan surat laporan pengaduan kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada 10 November 2026. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan penerbitan dan penggunaan Surat Keputusan (SK) yang dinilai perlu diperiksa keabsahan serta aspek hukumnya, termasuk potensi kerugian keuangan negara atau daerah.
Langkah hukum tersebut disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Hendrik Toisuta, sebagai tindak lanjut konferensi pers Pemerintah Kota Ambon yang berlangsung pada Senin, 9 November 2026. Pemerintah Kota Ambon meminta agar persoalan tersebut ditangani melalui mekanisme hukum guna memastikan keabsahan dokumen pemerintahan dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Hendrik menjelaskan, penyampaian pengaduan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga tertib administrasi pemerintahan sekaligus melindungi keuangan negara dan daerah. Menurutnya, setiap tindakan yang menggunakan atau mengatasnamakan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Langkah ini merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Ambon untuk menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan negara/daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ungkap Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon.
Pemerintah daerah menyoroti tiga aspek utama dalam pengaduan tersebut. Pertama, dugaan penerbitan SK yang tidak sah, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keaslian dokumen, kewenangan pihak yang menerbitkan, serta keterlibatan pihak-pihak terkait. Kedua, dugaan kerugian keuangan negara atau daerah yang mungkin timbul akibat penerbitan maupun penggunaan dokumen tersebut. Ketiga, status pihak yang diadukan, yang berdasarkan informasi dalam surat pengaduan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Persoalan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dokumen kenaikan pangkat ASN di lingkungan Pemkot Ambon. Dalam perkembangan sebelumnya, hasil audit investigatif Inspektorat Kota Ambon yang dipaparkan pada 9 November 2026 mengungkap adanya 45 SK kenaikan pangkat bermasalah yang digunakan oleh tenaga pendidik di 20 satuan pendidikan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan administrasi kepegawaian dan dampak keuangannya.
Hasil pemberitaan mengenai audit tersebut juga menyebutkan adanya dugaan kelebihan pembayaran gaji yang berdampak pada keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta. Namun, angka dan seluruh unsur dugaan tindak pidana tetap harus ditempatkan dalam kerangka hasil pemeriksaan serta pembuktian oleh pihak berwenang. Pemkot Ambon melalui pengaduannya meminta agar aspek keaslian dokumen, proses penerbitan, penggunaan SK, dan kemungkinan kerugian daerah ditelusuri secara hukum.
Meski surat pengaduan telah disampaikan, Hendrik menegaskan bahwa proses administrasi kepolisian belum sampai pada tahap penerbitan Laporan Polisi (LP).
Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai prosedur, termasuk penerbitan tanda penerimaan laporan apabila persyaratan telah terpenuhi.
“Dengan demikian, tahapan yang telah dilakukan adalah penyampaian surat laporan pengaduan, sedangkan penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses kepolisian,” ungkap Hendrik Toisuta.
Pemerintah Kota Ambon menegaskan tidak akan mencampuri kewenangan maupun independensi aparat penegak hukum dalam menangani persoalan tersebut. Seluruh dugaan diserahkan kepada kepolisian untuk diperiksa berdasarkan bukti, fakta, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga mengingatkan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
“Kami mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama menjaga ketepatan informasi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ketegasan menegakkan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak setiap orang,” ajak Hendrik Toisuta.
Bagi Pemkot Ambon, persoalan keabsahan dokumen pemerintahan tidak semata-mata menyangkut administrasi kepegawaian, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan keuangan daerah, dan kualitas pelayanan publik. Pemeriksaan yang transparan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran kewenangan, bagaimana dokumen tersebut diterbitkan dan digunakan, serta siapa saja yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila pelanggaran terbukti.
Pemkot Ambon memastikan perkembangan penanganan pengaduan tersebut akan disampaikan kepada publik berdasarkan informasi resmi yang telah diverifikasi.
Pemerintah berharap proses hukum dapat berjalan objektif, profesional, dan transparan sehingga persoalan ini memperoleh kejelasan tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang diadukan.(MB-01)
About the Author
