Ambon Maluku , malukubarunews.com – Kedekatan seorang pemimpin dengan masyarakat tidak selalu terlihat dalam forum resmi ataupun pidato kelembagaan. Terkadang, sikap seorang pemimpin justru terlihat dari kesediaannya berhenti sejenak, menyapa, dan mendengarkan langsung keluhan masyarakat yang sedang menghadapi persoalan. Gambaran itulah yang terlihat dari Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, ketika bertemu sejumlah masyarakat Negeri Laimu, Kabupaten Maluku Tengah, di lobi Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung setelah Komisi I DPRD Maluku menggelar rapat kerja bersama sejumlah instansi terkait. Rapat yang berlangsung kurang lebih dua jam itu membahas persoalan dugaan pelanggaran hukum dan dugaan penyalahgunaan barang sita jaminan berupa tanah yang disebut-sebut disewakan kepada CV Batu Seram Jaya. Rapat kemudian berakhir dengan pembahasan yang belum menghasilkan kesimpulan terbuka atau tindak lanjut yang dapat dipastikan kepada publik.
Setelah rapat selesai, aktivitas di lingkungan DPRD Maluku mulai berangsur sepi. Sebagian peserta bergegas meninggalkan kantor, sementara beberapa warga masih berada di lobi. Di antara mereka terdapat Khaadijah R, yang bersama sejumlah rekannya baru saja mendampingi kuasa hukum dalam memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan terkait persoalan tanah di Negeri Laimu.
Di tengah situasi tersebut, Benhur Watubun hadir menyapa masyarakat Laimu. Tanpa suasana protokoler yang kaku, Ketua DPRD Maluku itu terlihat mendekati warga dengan senyum dan sikap santai. Percakapan kemudian berlangsung secara terbuka. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka alami, khususnya menyangkut tanah di Negeri Laimu yang kini menjadi polemik.
Salah satu warga, Khaadijah R, menyampaikan keluhannya di hadapan Benhur. Ia berharap persoalan tanah yang mereka hadapi tidak hanya menjadi perbincangan, tetapi mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang memberikan kepastian terhadap hak masyarakat.
“Katong ke sini bukan cari musuh, tapi katong ke sini cari solusi. Bagaimana dengan hak ulayat masyarakat?ungkap Khaadijah.
Ungkapan tersebut menggambarkan keresahan warga yang menginginkan penyelesaian secara baik tanpa harus memperbesar konflik. Bagi mereka, persoalan tanah bukan sekadar persoalan administrasi atau kesepakatan penyewaan, melainkan menyangkut hak, kepentingan masyarakat, dan kejelasan status tanah di Negeri Laimu.
Sikap Benhur yang mendengarkan keluhan warga dengan tenang dan santai menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Ia memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbicara dan menyampaikan apa yang mereka rasakan. Sikap terbuka seperti ini menjadi bagian penting dari komunikasi antara lembaga perwakilan rakyat dan masyarakat, terutama ketika warga membutuhkan saluran untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.Persoalan yang dibawa masyarakat Laimu sendiri membutuhkan penelusuran serius.
Dugaan penyewaan tanah yang disebut sebagai barang sita jaminan kepada CV Batu Seram Jaya harus diperjelas melalui dokumen dan keterangan pihak berwenang. Status hukum tanah, dasar penyewaan, pihak yang memberikan persetujuan, serta kedudukan hak masyarakat adat perlu diperiksa secara transparan. CV Batu Seram Jaya dan pihak-pihak terkait juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi agar persoalan ini dapat dilihat secara berimbang.
Sebagai Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun memiliki posisi strategis dalam memastikan aspirasi masyarakat mendapat perhatian melalui fungsi pengawasan dan mekanisme kelembagaan DPRD. Karena itu, masyarakat Laimu berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada pertemuan informal di lobi kantor, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret, koordinasi dengan instansi terkait, dan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum.
Peristiwa 11 November 2026 itu menjadi gambaran bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berlangsung di ruang rapat. Kehadiran seorang pimpinan yang bersedia menyapa dan mendengarkan keluhan warga merupakan bagian dari komunikasi publik yang perlu terus dijaga. Di tengah polemik tanah Negeri Laimu, harapan masyarakat tetap sama: mereka tidak datang untuk mencari musuh, tetapi mencari solusi dan kejelasan atas hak-hak mereka.(MB-01)
About the Author
