Ambon Maluku , malukubarunews.com – Kodam XV/Pattimura menegaskan komitmennya untuk menangani perkara temuan 1,7 ton merkuri yang saat ini ditangani Polisi Militer Kodam (Pomdam) XV/Pattimura secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penegasan tersebut disampaikan menyusul perhatian publik terhadap perkembangan penanganan kasus yang menyangkut barang berbahaya dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum serius.
Klarifikasi resmi ini menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat sekaligus menegaskan bahwa proses penyidikan harus berjalan berdasarkan fakta, keterangan saksi, serta alat bukti yang sah.
Kodam XV/Pattimura memastikan tidak akan memberikan ruang bagi penyimpangan dalam setiap tahapan penanganan perkara tersebut.
Kepala Penerangan Kodam XV/Pattimura, Kolonel Inf Adi Swastika, menyatakan bahwa institusinya memahami besarnya perhatian masyarakat terhadap kasus temuan merkuri tersebut. Karena itu, seluruh proses penanganan perkara akan dikawal agar tetap berada dalam koridor hukum dan prosedur yang berlaku.
“Kami memahami perhatian masyarakat terhadap kasus ini. Kodam XV/Pattimura berkomitmen memastikan setiap proses penanganan perkara berjalan sesuai prosedur, berdasarkan fakta dan alat bukti, serta tidak memberikan ruang bagi segala bentuk penyimpangan,” ujar Kolonel Inf Adi Swastika, Rabu (11/11/2026).
Selain proses penyidikan, aspek pengamanan barang bukti juga menjadi perhatian serius Kodam XV/Pattimura. Keberadaan, keutuhan, keamanan, dan pertanggungjawaban terhadap barang bukti 1,7 ton merkuri harus dipastikan sesuai ketentuan. Setiap tindakan terhadap barang bukti wajib memiliki dasar prosedural yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam proses pembuktian hukum.
Penegasan tersebut penting mengingat merkuri merupakan bahan berbahaya yang membutuhkan penanganan khusus. Dalam konteks penegakan hukum, pengelolaan barang bukti tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan integritas penyidikan dan kepastian bahwa objek perkara tetap dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam keterangannya, Kapendam XV/Pattimura juga meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait adanya sejumlah perkara penanganan barang bukti merkuri. Ia meminta publik tidak mencampuradukkan perkara temuan 1,7 ton merkuri yang ditangani Pomdam XV/Pattimura dengan kasus penanganan barang bukti merkuri lainnya.
Menurutnya, kedua peristiwa tersebut mempunyai objek, kronologi, dan proses penanganan yang berbeda. Karena itu, setiap informasi harus ditempatkan sesuai konteks perkara masing-masing agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran maupun kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat.
Lebih jauh, Kodam XV/Pattimura memastikan penyidik masih mendalami berbagai informasi mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Pendalaman dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Artinya, ruang pengembangan perkara tetap terbuka sepanjang terdapat dasar hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak ingin berspekulasi ataupun mendahului proses hukum. Apabila ditemukan bukti keterlibatan oknum, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegas Kolonel Inf Adi Swastika.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa institusi TNI tidak akan memberikan perlindungan kepada personel yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Siapa pun yang nantinya terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus karena kedudukan atau jabatan.
Di sisi lain, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan informasi yang bersumber dari instansi berwenang dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum penyidikan selesai. Transparansi perkembangan perkara, kejelasan status barang bukti, serta pengungkapan fakta secara menyeluruh menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Kasus temuan 1,7 ton merkuri ini kini menjadi ujian penting bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara di lingkungan Kodam XV/Pattimura. Publik tentu menantikan bukan hanya pernyataan komitmen, melainkan juga hasil penyidikan yang jelas, keterbukaan mengenai perkembangan perkara sesuai ketentuan, serta tindakan tegas apabila ditemukan pihak yang terbukti melanggar hukum. (MB-01)
About the Author
