Ambon Maluku , malukubarunews.com – Persoalan dugaan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan barang sita jaminan berupa tanah yang diduga disewakan kepada CV Batu Seram Jaya menjadi perhatian serius dalam rapat kerja bersama Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Rabu (11/11/2026).
Kuasa hukum Djamaludin Koedoeboen yang didampingi Kaadijah R menyampaikan persoalan tersebut dalam wawancara dengan awak media di lobi Kantor DPRD Maluku, kawasan Karang Panjang, Ambon. Mereka meminta adanya kejelasan hukum dan penyelesaian menyeluruh terkait status kepemilikan serta pemanfaatan lahan yang menjadi objek sengketa.
Djamaludin mengapresiasi respons pimpinan dan anggota DPRD Maluku, khususnya Komisi I, yang telah menindaklanjuti surat pengaduan mereka dengan menggelar rapat kerja dan melibatkan sejumlah pihak terkait.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi langkah penting untuk membuka persoalan yang selama ini dinilai belum mendapatkan penyelesaian secara menyeluruh.
“Kami berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Maluku, khususnya Komisi I, yang telah merespons surat kami. Tadi kita sudah melihat sendiri rapat yang melibatkan berbagai pihak dan unsur terkait. Alhamdulillah, semuanya berjalan baik dan lancar,” ucap Djamaludin.
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah kejelasan batas dan status lahan sekitar enam Ratus hektare yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan CV Batu Seram Jaya. Djamaludin menegaskan, perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan apakah lokasi operasional perusahaan tersebut berada di dalam kawasan tanah yang menjadi objek sengketa.
Menurutnya, kepastian mengenai posisi lahan menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat serta konsekuensi hukum atas pemanfaatan tanah tersebut. Jika hasil pemeriksaan membuktikan bahwa lokasi pertambangan masuk dalam area yang disengketakan, seluruh pihak yang berkepentingan harus duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan berdasarkan ketentuan hukum.
“Kalau memang lokasi tambang CV Batu Seram Jaya masuk dalam wilayah kurang lebih enam hektare itu, maka tidak bisa dielakkan bahwa semua pihak harus duduk bersama untuk meluruskan dan menyelesaikan persoalan ini,” tegas Djamaludin.
Selain persoalan batas lahan, Djamaludin juga mengingatkan bahwa tanah tersebut memiliki sejarah perjuangan panjang masyarakat. Ia menyebut masyarakat telah memperjuangkan hak atas tanah itu selama puluhan tahun. Karena itu, setiap keputusan maupun tindakan yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatannya harus mempertimbangkan hak pihak-pihak yang selama ini memperjuangkannya.
Ia merujuk pada amar putusan pengadilan yang, menurut keterangannya, menghukum pihak Jayanti Grup untuk membayar ganti rugi sebesar Rp33,7 miliar kepada masyarakat penggugat. Namun, dalam perjalanan perkara tersebut, pihak PT Jayanti disebut tidak lagi berada di tempat sehingga penyelesaian persoalan tanah menjadi semakin kompleks. Nomor perkara, salinan putusan, dan status pelaksanaan putusan masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen pengadilan.
Djamaludin menilai langkah pengelolaan atau pemanfaatan tanah oleh pihak lain tanpa melibatkan masyarakat yang sebelumnya menjadi penggugat berpotensi menimbulkan persoalan baru. Ia menegaskan, tanah yang diperjuangkan tersebut merupakan hak masyarakat dan bukan tanah ulayat sebagaimana yang selama ini dapat menjadi objek pengaturan berdasarkan kewenangan adat.
“Kurang elok kalau pihak negeri langsung mengambil langkah tanpa melibatkan pihak-pihak yang selama ini menggugat. Itu hak masyarakat, tanah masyarakat, bukan tanah ulayat. Masyarakat yang berjuang selama puluhan tahun tidak boleh kemudian seolah-olah ditiadakan haknya,” ujar Djamaludin.
Ia juga menyoroti pentingnya membedakan status kepemilikan tanah masyarakat, tanah dati, tanah perorangan, dan tanah ulayat sebelum suatu perusahaan atau investor melakukan pemanfaatan lahan. Menurutnya, apabila tanah tersebut terbukti merupakan milik masyarakat atau perorangan, proses pemanfaatannya harus melibatkan pemilik hak yang sah. Pemerintah negeri atau kepala desa, dalam pandangannya, berperan mengetahui dan memfasilitasi proses sesuai kewenangannya, bukan mengambil alih hak masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Djamaludin menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut telah muncul rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau under spot guna memastikan kondisi dan batas lokasi secara langsung. Langkah ini dinilai penting agar seluruh pihak memperoleh gambaran objektif mengenai status lahan, termasuk keterkaitannya dengan aktivitas pertambangan CV Batu Seram Jaya.
Meski demikian, hasil pemeriksaan lapangan dan rumusan resmi rekomendasi DPRD masih perlu ditunggu.
Djamaludin berharap proses penyelesaian persoalan tersebut dilakukan secara terbuka, objektif, dan mengedepankan kepastian hukum. Ia meminta seluruh pihak menahan diri serta tidak mengambil tindakan sepihak yang berpotensi memperkeruh keadaan. Baginya, penyelesaian melalui dialog dan pemeriksaan fakta di lapangan merupakan jalan terbaik untuk menghindari konflik berkepanjangan.
“Intinya semua pihak harus duduk bersama dengan otak dingin dan kepala dingin supaya persoalan ini bisa diselesaikan. Jangan sampai harus terjadi keributan. Itu kurang elok. Kita ingin ada solusi terbaik yang benar-benar memberikan kepastian dan tidak mengabaikan hak masyarakat,” tutup Djamaludin.
Persoalan ini kini menuntut tindak lanjut konkret dari DPRD Maluku dan instansi terkait. Kejelasan status hukum tanah, batas wilayah sekitar enam hektare, dasar pemanfaatan lahan oleh CV Batu Seram Jaya, serta kedudukan hak masyarakat berdasarkan putusan pengadilan menjadi sejumlah hal yang harus diperiksa secara transparan. Hingga terdapat dokumen dan keterangan resmi dari seluruh pihak, dugaan penyalahgunaan barang sita jaminan maupun status penguasaan tanah tersebut tetap harus ditempatkan sebagai persoalan yang memerlukan pembuktian hukum.(MB-01)
About the Author
