JAKARTA, gerbangmaluku.com Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, S.Sos., saat mewakili Pemerintah Provinsi Maluku dalam tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Rabu (11/11/2026), di Grand Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut, Vanath didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si. Keduanya mengikuti proses pemaparan dan pendalaman terkait strategi, kebijakan, serta implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
Uji publik yang berlangsung di Ruang Lily 2 tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap badan publik di seluruh Indonesia.
Kegiatan tahun ini mengangkat tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”. Adapun tim panelis terdiri dari Edi Purwanto, Yohan Wahyu, dan Ninik Rahayu.
Dalam pemaparannya di hadapan tim panelis, Abdullah Vanath menyoroti karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
Menurutnya, kondisi Maluku berbeda dengan provinsi lain yang memiliki karakteristik wilayah daratan. Sebagai daerah kepulauan, masyarakat Maluku tersebar di berbagai pulau dengan kondisi geografis dan akses komunikasi yang tidak seluruhnya sama.
“Provinsi Maluku dalam penyebaran informasi tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena Maluku merupakan daerah kepulauan yang penduduknya tersebar di pulau-pulau dan akses informasi belum tentu sampai ke semua daerah,” tegas Vanath.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik di Maluku membutuhkan pendekatan khusus agar tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat yang berada di pulau-pulau dan wilayah dengan keterbatasan akses informasi.
Bagi Pemerintah Provinsi Maluku, tantangan geografis tersebut menjadi perhatian penting dalam merumuskan strategi pelayanan informasi yang merata. Sebab, hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik harus tetap terpenuhi tanpa dibatasi oleh jarak, kondisi geografis, maupun tempat tinggal.
Lebih lanjut, Vanath menjelaskan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi Maluku terhadap keterbukaan informasi publik bukan sekadar kebijakan sektoral, melainkan telah terintegrasi dalam arah pembangunan daerah Tahun 2025–2029.
Hal tersebut secara khusus tertuang dalam Sapta Cita, terutama misi pertama yang menekankan peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai program, kebijakan, dan berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
Ketersediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses juga menjadi bagian penting dalam mendorong masyarakat agar lebih aktif menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta berpartisipasi dalam mengawal jalannya pembangunan daerah.
Dalam konteks pelaksanaan keterbukaan informasi publik, penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi salah satu aspek penting yang terus mendapat perhatian.
PPID memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, serta pelayanan informasi publik dapat berjalan secara terencana dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dioptimalkan untuk memperluas jangkauan pelayanan informasi, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan.
Digitalisasi pelayanan informasi diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan transparan. Namun, kondisi keterbatasan akses komunikasi di sejumlah wilayah juga perlu menjadi pertimbangan agar pelayanan informasi tidak hanya bergantung pada platform digital.
Karena itu, diperlukan strategi pelayanan yang mampu menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah Maluku.
Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 menjadi ruang evaluasi sekaligus pendalaman terhadap sejauh mana komitmen dan kebijakan badan publik telah diterapkan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Lebih dari sekadar penilaian administratif, forum tersebut juga menjadi kesempatan bagi setiap badan publik untuk menunjukkan dampak nyata keterbukaan informasi terhadap pemenuhan hak masyarakat dan peningkatan partisipasi publik.
Pemerintah Provinsi Maluku memandang keterbukaan informasi sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ketika informasi disampaikan secara terbuka, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk mengetahui kebijakan pemerintah, memahami program pembangunan, serta ikut mengawasi pelaksanaannya.
Melalui keikutsertaan dalam tahapan uji publik ini, Pemprov Maluku diharapkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta mengoptimalkan peran PPID dalam memberikan pelayanan yang profesional.
Pada akhirnya, keterbukaan informasi publik di Maluku bukan hanya tentang bagaimana pemerintah menyediakan informasi, tetapi juga bagaimana memastikan informasi tersebut benar-benar menjangkau seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau terluar.
Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka, responsif, dan partisipatif demi mendukung pembangunan daerah yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat Maluku.
About the Author
