Ambon Maluku , malukubarunews,com – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat kerja (Raker) Tahun Sidang 2026 / 2027 untuk membahas dugaan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan objek tanah yang menjadi barang sita jaminan di Negeri Laimu, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (11/11/2026). Persoalan tersebut mencuat menyusul dugaan penyewaan tanah yang berstatus objek sengketa kepada CV Batu Seram Jaya.
Rapat yang berlangsung pukul 14.00 WIT itu dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Solichin Buton, didampingi Wakil Ketua Komisi I Edison Sarimanela serta sejumlah anggota Komisi I. Pertemuan tersebut menghadirkan Bupati Maluku Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Kapolres Maluku Tengah, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Desa Laimu/Raja Negeri, Direksi CV Batu Seram Jaya, serta Kantor Hukum Djamaludin Keloedoboen and Partners.
Fokus utama pembahasan adalah memastikan status hukum tanah seluas 642 hektare yang menjadi objek persoalan, termasuk kesesuaiannya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Komisi I juga meminta penjelasan mengenai dugaan pemanfaatan, penyewaan, maupun pengalihan hak atas tanah yang masih berkaitan dengan proses hukum tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanela, menegaskan bahwa terdapat sejumlah aspek mendasar yang harus diperjelas sebelum persoalan tersebut dapat diselesaikan. Menurutnya, kepastian mengenai objek tanah, putusan pengadilan, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan hukum menjadi hal penting.
“Persoalan ini menyangkut putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pertama, kita harus memastikan apakah tanah seluas 642 hektare itu merupakan lahan yang sekarang dipersoalkan. Kedua, bagaimana status hukumnya. Ketiga, apakah tanah yang menjadi objek sita jaminan tersebut kemudian digunakan atau dijaminkan kepada pihak lain,”ungkapnya
Ia juga mengingatkan bahwa apabila ditemukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan maupun ketentuan hukum pertanahan, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik dari aspek perdata maupun pidana. Karena itu, seluruh pihak diminta tidak mengambil keputusan sepihak sebelum status dan kedudukan hukum objek tanah dipastikan.
Edison turut menyoroti keterlibatan pemerintah negeri dan pihak-pihak yang mengatasnamakan kewenangan adat dalam persoalan tersebut. Ia menilai, pemerintah negeri harus memahami batas kewenangannya, terutama apabila tanah yang dipersoalkan telah masuk dalam objek sita jaminan atau telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Kepentingan masyarakat dan hak-hak marga yang memiliki hubungan dengan tanah tersebut juga perlu diperhatikan secara serius.
Dalam forum tersebut, persoalan dugaan penyewaan tanah kepada CV Batu Seram Jaya menjadi salah satu pokok yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.
Komisi I perlu memastikan dasar hukum pemanfaatan lahan, pihak yang memberikan persetujuan, serta apakah aktivitas perusahaan berada di atas tanah yang termasuk dalam objek perkara pengadilan. Seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui dokumen dan pemeriksaan langsung di lapangan.
Setelah mendengarkan penjelasan dan pandangan sejumlah pihak, Ketua Komisi I Solichin Buton menutup rapat dengan menyampaikan rencana tindak lanjut berupa peninjauan langsung atau on the spot ke lokasi tanah yang disengketakan di Negeri Laimu. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mencocokkan keterangan para pihak dengan kondisi faktual di lapangan, sekaligus memperjelas letak dan batas objek tanah yang dipersoalkan.
Rencana peninjauan lapangan itu menjadi tahapan penting dalam upaya Komisi I DPRD Maluku mengawal penyelesaian persoalan tanah 642 hektare tersebut. Publik kini menantikan kejelasan status hukum lahan, transparansi penggunaan tanah yang diduga menjadi objek sita jaminan, serta kepastian perlindungan terhadap hak masyarakat Negeri Laimu.
Penanganan persoalan ini diharapkan mengedepankan supremasi hukum, menghindari konflik berkepanjangan, dan memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari objek tanah yang masih dipersoalkan secara hukum.(MB-01)
About the Author
