Lambat penanganan  Bencana, Anggota DPRD Maluku Alhidayat Wajo minta Pemda Kabupaten dan Pemprov   secepat mungkin tanggap  darurat bencana di Pulau Seram 

oleh -19 Dilihat
Ambon.malukubarunews.com- Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Perovinsi Maluku Lambat menangani  bencana yang terjadi di Pulau Seram yakni Seram  Utara ,Kobi dan Pasanea
Pasalnya bencana yang di alami masyarakat  pesisir Seram Utara ,Pasahari dan Kobi Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 -2024 sampai saat ini belum sama sekali tersentuh baik pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah maupun Pemerintah Provinsi Maluku.
“Bencana yang di alami  masyarakat di Maluku Tengah  dimana di daerah di pesisir pulau terutama seram Utara, pisisir pulau Seram rata-rata bagian Utara dan bagian selatan itu  tanah itu berpasir apabila angin dan gelombang yang kuat menyebabkan rumah di pesisir pantai itu pasir terbawa oleh  arus .”terang Anggota  DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah Alhidayat Wajo Partai PDIP dalam konferensi Pers  bertempat di Cafe Ujung Jempatan Merah Putih Kota Ambon Senin,3 Februari 2025b
Wajo menjelaskan kejadian bencana di Pulau Seram itu berulang -ulang dan bukan saja di Tahun 2023 akan tetapi  di tanggal 2 Februari 2025 kemarin terjadi juga tapi  tidak ada penangan dari pemerintah kabupaten maupun Pemprov Maluku.”tandasnya
Sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku dari daerah Kabupaten Maluku Tengah Wajo  meminta kepada Pemerintqh Daerah  Kabupaten Maluku Tengah khususnya Badan Bencana Bencana Daerah ( BPBD)  Kabupaten dan dinas teknik yang lain bahkan  BPBD Provinsi Maluku serta dinas teknik yang lain juga agar dapat secepat mungkin tanggap  darurat bencana di pesisir pantai daerah Seram Utara dan Selatan Pulau seram karena struktur tanahnya berpasir .
Wajo mengaku bahwa  setelah dirinya berkoordinasi dengan beberapa Dinas baik PU  dan BPBD Kabupaten ternyata administrasi pelaporan yang disampaikan dari Tahun 2023 sampai hari ini tidak di temukan .
“Karena hasil koordinasi saya tadi dengan beberapa Dinas baik dinas PU,  BPBD Kabupaten ternyata administrasi pelaporan yang di sampaikan dari tahun 2023 itu sampai dengan hari ini tidak di temukan.”akuinya
Olehnya itu,Wajo  meminta agar Pemda lebih fokus dari pada penangan-penangan darurat bencana juga lebih fokus pada penyelesaian pasca bencana.Karena memang sudah dari tahun 2023 sampai saat ini itu belum terealisasi .”pintahnya
Kami berharap agar pemerintah Kabupaten  dan Provinsi  lebih fokus .”harapan singkat Wajo
Disinggung berapa kerusakan yang terjadi  saat itu,menurut Wajo kerusakan yang di tahun 2023 tanggul penahan air laut, ,kemudian rumah warga yang sampai hari ini belum.dikerjakan .
Ia berharap lagi  agar beberapa desa di pesisir pantai di pulau seram kemudian selatan itu potensi terjadinya abrasi pantai itu menjadi perhatian khusus buat pemerintah Provinsi maupun Kabupaten.”
Wajo sebut bahwa kalau di negeri kobi itu kurang lebih sekitar 14 yang mengungsi  di tahun 2023 dan  untuk 2024 -2025 kemarin.dirinya belum mendapat informasi berapa jumlah rumah yang berdampak rusak ” Saya belum mendapat informasi berapa  jumlah rumah yang berdampak
“Begitupun  di negeri pasahari di tahun 2023 itu ada sekitar 5 dan satu masjid kemudian di daerah pesisir pantai wahatain  mengalami hal yang sama ,disebabkan  oleh abresi pantai dan tidak adanya tanggul penahan .”tanggul penahan ada tapi sudah terbawa arus sehingga Pemprov dan kabupaten harus  lebih fokus lagi
Karena untuk mengamankan pesisir pantai.
Karena  jumlah warga berdekatan langsung dengan tepi pantai  sehingga penangan lebih cepat lagi .”tambah Wajo
Menurut Wajo Warga yang terkena dampak untuk sementara masih tinggal di tempat kalau di 2023 itu pengungsi ada kurang lebih sekitar 500 selama tiga hari baik di pasahari kobi sama beberapa desa di kobisonta. Kalau di kobisonta tidak  dan  pasahari dan kobi sempat mengungsi .
“Bahkan memang curah  hujan tinggi angin juga kuat  dan ombak juga besar
Mudah-mudahan ombak jangan terlalu besar .Dengan kejadian seperti itu  sudah dua kali beturut -turut tidak adanya penangan dari Pemda dan Pemprov sehingga di tahun 2025 wajib di tangani
Hal ini mengantisipasi jangan sampai nanti pada musim hujan tinggi menyebabkan  hal yang sama lagi .
Intinya kami berharap Pemda Kabupaten maupun Provinsi  agar penanganannya secara cepat karena menurut kami sangat lambat dari 2023 sampai saat ini tidak ada penangan sama sekali .Sehingga kejadian 2025 ini juga harus lebih cepat.”harap Wajo tutup (MB-01)