Ambon.Malukubarunews.com — Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, mengkritik kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan harga Dexlite yang dinilai tidak sejalan dengan pemangkasan usulan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi dari pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Alhidayat di Karang Panjang, Ambon, Rabu (6/5/2026).
Menurut Alhidayat Wajo, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap distribusi BBM subsidi di daerah, terutama untuk jenis Pertalite dan Bio Solar yang kini dinilai semakin tidak merata di sejumlah wilayah di Maluku.
“Kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga Dexlite, sementara di sisi lain memangkas usulan BBM subsidi dari pemda. Dampaknya, distribusi BBM seperti Pertalite dan Bio Solar menjadi tidak merata,” ungkap
Ia menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya warga di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi energi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas antarpulau.
Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi daya beli masyarakat serta kemampuan produksi ekonomi daerah sebelum menetapkan kebijakan energi, terutama yang berkaitan dengan harga BBM non-subsidi maupun kuota BBM subsidi.
“Kebijakan ini tidak didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap daya beli masyarakat maupun kondisi produksi di daerah,” tegas Wajo
Dampak kebijakan tersebut, lanjutnya, mulai dirasakan masyarakat di tingkat lokal. Salah satu indikator yang terlihat adalah penurunan harga komoditas unggulan daerah, seperti kopra di Kabupaten Maluku Tengah yang dilaporkan turun hingga Rp900 per kilogram.
Penurunan harga komoditas itu dinilai menjadi sinyal melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin membebani pelaku usaha kecil dan masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan dan distribusi hasil produksi.
Alhidayat menjelaskan bahwa kenaikan BBM non-subsidi dan BBM industri berpotensi memperlambat perputaran ekonomi daerah karena sebagian besar aktivitas ekonomi di Maluku masih ditopang sektor swasta dan distribusi logistik antarpulau yang membutuhkan biaya transportasi tinggi.
“Kalau swasta mulai melakukan efisiensi, dampaknya bisa ke pemutusan hubungan kerja dan penurunan ekonomi secara luas,” jelas
Ia menegaskan bahwa setiap keputusan di sektor energi memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terlebih bagi daerah kepulauan seperti Maluku yang sangat bergantung pada kestabilan distribusi bahan bakar dan transportasi laut.
“Setiap keputusan di sektor energi memiliki dampak luas, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan seperti Maluku,” tegas Alhidayat Wajo.
Karena itu, Komisi III DPRD Maluku meminta pemerintah pusat lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan terkait BBM agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi dan memperburuk kondisi masyarakat di daerah.
DPRD Maluku juga berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kembali kebijakan pemangkasan kuota BBM subsidi bagi daerah kepulauan serta memperhatikan kebutuhan riil masyarakat dan pelaku usaha di Maluku agar distribusi energi tetap berjalan merata dan stabil.(*)
About the Author
