Ambon. MALUKUBARUNEWS.COM — Forum Masyarakat Penyelamat Demokrasi, menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa serentak di dua lokasi pusat pemerintahan dan politik di Kota Ambon, pada Kamis, 18 September 2025, mulai pukul 10.00 WIT.
Aksi tersebut akan dipusatkan di kantor DPRD Kota Ambon dan sekretariat DPW Partai NasDem Provinsi Maluku. Tujuan utama dari aksi ini adalah mendesak pencopotan Ketua DPRD Kota Ambon Morits Tamaela baik dari jabatannya sebagai pimpinan lembaga legislatif maupun dari kepengurusan dan keanggotaan Partai NasDem.
“Kami akan turun ke jalan untuk menyuarakan krisis moral dan etika yang sudah melanda institusi legislatif Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon tidak layak lagi menduduki posisi strategis tersebut,” ujar Korlap 1, Thoriq K. dalam siaran pers yang diterima Media ini . Selasa,15 September 2025
Forum Formasi menyebut bahwa Ketua DPRD Kota Ambon telah melakukan tindakan-tindakan yang mencoreng etika publik dan merusak citra kelembagaan, sehingga kehilangan legitimasi politik dan kepercayaan dari rakyat.
“Kami tidak sedang bermain politik partisan. Ini soal demokrasi yang sehat dan bermartabat. Jabatan Ketua DPRD bukan hak milik pribadi atau partai. Ia harus mencerminkan akuntabilitas dan integritas,” tegas Korlap 2, Nasraka.
Adapun tiga poin tuntutan utama yang akan disampaikan dalam aksi tersebut adalah:
- Mendesak pencopotan Ketua DPRD Kota Ambon dari jabatannya sebagai Ketua DPRD.
- Meminta DPD Partai NasDem Kota Ambon segera menarik mandat ketua DPRD dari kadernya.
- Menuntut agar DPP Partai NasDem mencabut keanggotaan Ketua DPRD Kota Ambon.
Forum Formasi menilai bahwa publik memiliki hak untuk mengoreksi dan mengawasi perilaku pejabat publik, terutama ketika tindakan mereka telah menyimpang dari nilai-nilai demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurut informasi yang diperoleh, pihak kepolisian telah menerima surat pemberitahuan aksi, dan akan menurunkan personel pengamanan di dua titik lokasi unjuk rasa.
Meski demikian, Forum Formasi menegaskan bahwa aksi mereka akan berlangsung damai dan sesuai koridor hukum. Mereka juga mengajak masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk ikut serta menyuarakan aspirasi secara bermartabat.
“Kami bukan musuh negara. Justru kami bagian dari rakyat yang mencintai demokrasi. Ini bukan sekadar soal satu individu, ini soal tanggung jawab politik yang sudah dilanggar,” tegas Thoriq.(MB)
