Ambon.malukubarunews.com – Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta, menegaskan pentingnya transparansi dan perencanaan yang matang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Penegasan ini disampaikan saat membuka workshop dan sosialisasi Peraturan Perundangan DPRD Kota Ambon yang berlangsung di The Natsepa Hotel, Sabtu (4/10/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Ambon ini dihadiri oleh 35 anggota DPRD, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Rustam Simanjuntak, serta menghadirkan dua narasumber dari lembaga kebijakan keuangan nasional.
Dalam sambutannya, Ely Toisuta menyatakan bahwa APBD merupakan instrumen utama dalam tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara kolektif, terbuka, dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
“APBD adalah instrumen penting dalam tata kelola keuangan daerah. Penyusunannya memerlukan perencanaan yang matang, transparan, dan disepakati bersama agar tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan,” kata Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta.
Ia menambahkan, forum workshop seperti ini sangat relevan sebagai ruang diskusi strategis antara pimpinan dan anggota DPRD dalam menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas pembangunan.
“Kegiatan ini menjadi wadah bagi DPRD untuk memperdalam pemahaman terkait kebijakan umum anggaran serta prioritas pembangunan. Dengan begitu, penyusunan APBD 2026 dapat lebih efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambah Ely.
Dalam penutupan sambutannya, Ely Toisuta mengapresiasi partisipasi aktif seluruh peserta yang hadir. Ia berharap workshop ini menjadi ruang pembelajaran kolektif demi menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas.“Saya harap hasil workshop ini menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan kota,” tutup Ely
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Ambon, dalam laporannya menyebutkan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap anggota DPRD memahami aspek regulasi dan teknis penyusunan anggaran agar dapat berkontribusi maksimal dalam proses perencanaan dan pengawasan,” kata Sekretaris DPRD Kota Ambon, tanpa menyebutkan nama secara rinci.
Kegiatan ini juga menampilkan pemaparan dari dua narasumber ahli yang membahas mekanisme penyusunan APBD berdasarkan peraturan terbaru, serta tantangan dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja.
Staf Ahli Rustam Simanjuntak turut menggarisbawahi bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam mewujudkan APBD yang berpihak pada rakyat.
“DPRD dan pemerintah daerah harus berjalan seirama dalam menentukan arah kebijakan fiskal. APBD bukan sekadar dokumen, tapi cerminan komitmen kita terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Rustam Simanjuntak.
Dalam penutupan sambutannya, Ely Toisuta mengapresiasi partisipasi aktif seluruh peserta yang hadir. Ia berharap workshop ini menjadi ruang pembelajaran kolektif demi menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas.
“Saya harap hasil workshop ini menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan kota,” tutup Ely.
Workshop ini menjadi langkah awal yang strategis bagi Kota Ambon dalam menyongsong APBD 2026 yang tidak hanya transparan dan partisipatif, tetapi juga relevan dengan tantangan dan kebutuhan pembangunan lokal.(MB)
