Ambon.malukubarunews.com – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat secara internal bersama mitra kerja dalam rangka membahas berbagai masalah yang terjadi di Kabupaten.
Rapat yang di pimpin Ketua Komisi I Solichin Buton berlangsung di ruang komisi I menghadirkan, Para Anggota Komisi I termasuk di dalamnya Ketua DPRD Maluku , ,Sekretaris Dewan ,Polda Maluku,Sekretaris Daerah ,BNN dan pihak terkait lainnya Jumat, 21/3/2025
Ketua Komisi I Solihin usai Rapat kepada Wartawan menyampaikan,dalam pembahasan komisi tadi ( Red ) ,ada beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten terutama konflik yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara ( Malra ).
Dikatakanya terkait dengan konflik di Maluku Tenggara,sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025 terjadi tujuh kasus konflik yang tidak diselesaikan secara tuntas .”ujarnya
Kami sudah berulang kali menyuarakan perlunya evaluasi terhadap Kapolres.Karena Ini juga bagian dari rekomendasi yang disampaikan kepada Kapolda Maluku..”
Rekomendasi tersebut ,lanjut Ketua,itu didorong dan desakan kuat dari masyarakat dan anggota DPRD yang menilai penanganan konflik di wilayah yang belum optimal.Sehingga dari pembahasan tadi,DPRD mengeluarkan Rekomendasi untuk meminta Kapolda Maluku mengevaluasi kinerja Kapolres Malra .”
“Tadi seluruh teman -teman sudah setuju bahwa kasus Malra sudah berulang kali ,sehingga kita minta untuk bapak Kapolda untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Malra .kita sudah merekomendasi ke Kapolda.”jelas Solichin
Menurutnya,situasi ini menunjukkan lemahnya pengendalian keamanan serta minimnya upaya preventif dari jajaran Polres setempat.Dan desakan untuk evaluasi ini juga datang langsung dari masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan situasi keamanan yang terus terganggu.
Kami berharap langkah evaluasi tersebut,dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian
dan menjaga stabilitas keamanan di Maluku Tenggara.
Kami minta untuk penegak hukum segera menindak oknom-oknom yang melakukan konflik di Maluku Tenggara sehingga ada efek cerah .”pintah Buton
Kami berharap langkah evaluasi dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan menjaga stabilitas keamanan di Maluku Tenggara.”harapnya
Selain itu juga kami minta pihak penegak.
hukum yaitu Kapolda,Kapolres Malra untuk melakukan penyitaan swiping terhadap alat – alat senjata tajam ( Sajam ).”tutup Solichin(MB-01)
