Jakarta Maluku , malukubarunews.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mendesak pemerintah pusat agar kebijakan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia tidak dirancang dengan pendekatan seragam. Menurutnya, karakteristik geografis, kondisi infrastruktur, serta kebutuhan masyarakat di setiap daerah harus menjadi pertimbangan utama, terutama bagi wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pernyataan tersebut disampaikan Vanath saat memberikan pandangan dalam Technical Forum Indonesia Universal Health Coverage (UHC) Forum 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bersama World Health Organization (WHO), di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026). Forum tersebut menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk membahas tantangan dan penguatan penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia, termasuk pemerataan akses pelayanan kesehatan antardaerah.
Vanath menegaskan, pendekatan pelayanan kesehatan yang diterapkan secara seragam belum tentu mampu menjawab persoalan daerah kepulauan seperti Maluku. Sebab, persoalan pemerataan kesehatan tidak semata-mata menyangkut ketersediaan rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, maupun kepesertaan jaminan kesehatan.
Lebih dari itu, diperlukan ekosistem pendukung yang memungkinkan masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan secara cepat dan aman, termasuk transportasi laut, infrastruktur jalan, serta konektivitas antarpulau.
“Seperti kami di Maluku, daerah-daerah kepulauan dan daerah 3T, itu teorinya harus berbeda. Tidak bisa digeneralisasi. Karena pelayanan kesehatan itu tidak berdiri sendiri, harus ada ekosistemnya. Ada transportasi, ada jalan, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya,” ungkap Abdullah Vanath.
Selain persoalan geografis, Vanath mengapresiasi keberadaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan yang dinilainya telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyebut meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan turut mendorong semakin banyak warga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam situasi ketika biaya pengobatan dapat menjadi beban ekonomi keluarga, kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi instrumen perlindungan yang penting.
“Saya sering bersyukur dengan adanya program pemerintah seperti BPJS. Kepada masyarakat, saya selalu menyampaikan agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan kesehatan, karena ternyata sakit itu mahal, sangat mahal,” ujarnya.
Vanath juga menceritakan pengalaman ketika sejumlah warga membutuhkan penanganan medis di Ambon. Dalam beberapa kasus, pemerintah maupun pihak lain sempat memikirkan pembiayaan pengobatan pasien. Namun, setelah diketahui bahwa pasien tersebut telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, biaya pelayanan yang dijamin dapat ditanggung melalui program JKN.
Pengalaman itu, menurutnya, memperlihatkan pentingnya perlindungan kesehatan agar masyarakat tidak harus menghadapi risiko pembiayaan medis secara mandiri.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberadaan BPJS Kesehatan tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan pelayanan kesehatan di daerah.
Keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah masih menjadi tantangan, terutama dalam mendukung operasional fasilitas kesehatan dan berbagai kebutuhan pelayanan yang tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan jaminan kesehatan. Vanath bahkan mengungkapkan bahwa sekitar dua bulan sebelum forum berlangsung, dirinya menerima laporan dari Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD mengenai kesulitan pembiayaan pelayanan kesehatan di Maluku. Persoalan tersebut, kata dia, menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya secara teknis tidak tahu bagaimana menangani semuanya, tetapi sebagai pimpinan saya mau mengambil alih pemberitaan publik itu. Supaya Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit tidak harus menghabiskan energi untuk berhadapan dengan pemberitaan, karena yang paling penting adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” jelasnya.
Sorotan berikutnya diarahkan pada kebutuhan transportasi rujukan medis yang sesuai dengan kondisi geografis kepulauan. Vanath menilai pengadaan sarana transportasi kesehatan tidak boleh hanya didasarkan pada spesifikasi teknis, tetapi harus memperhitungkan kondisi perairan, ketersediaan bahan bakar, akses pelabuhan, serta kemampuan operasional di lokasi penerima bantuan. Ia mengungkapkan pengalamannya ketika menjabat sebagai kepala daerah, saat menemukan bantuan kapal dengan mesin berteknologi tinggi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan bahan bakar di wilayah tujuan. Kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa pengadaan fasilitas tanpa kajian kebutuhan lapangan berisiko membuat anggaran pemerintah tidak memberikan manfaat maksimal.
Sebagai alternatif, Vanath mendorong pemerintah mempertimbangkan model transportasi laut dari negara lain yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, salah satunya Thailand. Ia mencontohkan penggunaan kapal berukuran lebih besar dengan sistem penggerak menyerupai mesin kendaraan darat serta desain yang memungkinkan kapal menjangkau lokasi tanpa harus bergantung pada keberadaan pelabuhan konvensional. Model tersebut dinilai dapat menjadi referensi pengembangan transportasi rujukan medis untuk masyarakat di pulau-pulau terpencil.
“Kalau di bidang kesehatan, bahkan di bidang perhubungan atau bidang-bidang lain yang memerlukan transportasi di wilayah kepulauan, saya cenderung kita mengadopsi seperti di Thailand,” ujarnya
Ia juga mengingatkan pemerintah pusat agar penyaluran bantuan speedboat kepada daerah benar-benar mempertimbangkan kebutuhan operasional dan karakteristik wilayah penerima. Menurutnya, sarana transportasi kesehatan harus dipastikan dapat digunakan secara berkelanjutan, bukan sekadar tersedia sebagai aset pemerintah. Karena itu, perencanaan pengadaan perlu melibatkan pemerintah daerah agar spesifikasi bantuan sesuai dengan kondisi perairan, ketersediaan bahan bakar, dan kebutuhan mobilitas masyarakat.
Vanath secara tegas meminta agar kebijakan kesehatan nasional tidak semata-mata menggunakan perspektif daerah kontinental sebagai dasar perencanaan untuk seluruh Indonesia. Menurutnya, pendekatan yang efektif di wilayah dengan konektivitas darat relatif baik belum tentu dapat diterapkan di Maluku yang memiliki tantangan transportasi antarpulau.
Penyesuaian kebijakan menjadi penting agar program pemerintah benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan tidak berujung pada pemborosan anggaran akibat ketidaksesuaian antara perencanaan dan kebutuhan lapangan.
“Kami berharap Bapak-Ibu merancang program itu sesuai dengan kebutuhan kami. Jangan merancang untuk daerah kontinental seperti Jawa, kemudian disarankan kepada kami. Itu tidak masuk. Buang-buang uang,” tegas Vanath.
Melalui penyampaian pandangan dalam Indonesia UHC Forum 2026, Pemerintah Provinsi Maluku berharap pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan nasional semakin memberikan ruang bagi kebutuhan daerah dalam merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan. Bagi Maluku, keberhasilan Universal Health Coverage tidak cukup diukur melalui angka cakupan kepesertaan JKN, tetapi juga harus tercermin dari kemampuan masyarakat di pulau-pulau terpencil memperoleh pelayanan medis secara layak, tepat waktu, dan terjangkau. Pesan utama Vanath jelas: pemerataan kesehatan harus dibangun berdasarkan kondisi nyata wilayah Indonesia, bukan melalui kebijakan seragam yang mengabaikan perbedaan geografis dan kebutuhan masyarakat.(MB-01)

