Ambon Maluku , malukubarunews.com – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menyoroti kondisi 102 embung yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Maluku. Infrastruktur sumber daya air yang dibangun untuk menunjang sektor pertanian tersebut dinilai belum berfungsi optimal akibat lemahnya pemeliharaan dan kurangnya perhatian terhadap keberlanjutan fasilitas yang telah dibangun pemerintah.
Anos menegaskan, ambisi mewujudkan swasembada pangan di Maluku akan sulit dicapai apabila infrastruktur pendukung pertanian justru dibiarkan terbengkalai. Menurutnya, pembangunan fasilitas sumber daya air tidak boleh berhenti pada penyelesaian proyek fisik, tetapi harus dilanjutkan dengan pemeliharaan secara berkala agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani.
Pernyataan tersebut disampaikan Anos dalam rapat optimalisasi infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan di Maluku yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Jumat (13/11/2026). Dalam forum tersebut, ia meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku memberikan perhatian serius terhadap kondisi embung sekaligus memastikan kebutuhan pembangunan infrastruktur sumber daya air diperjuangkan dalam APBN Tahun Anggaran 2027.
Anos mengungkapkan, dari total 102 embung yang tersebar di Maluku, sebagian di antaranya tidak lagi memberikan manfaat maksimal karena tidak mendapatkan perawatan secara memadai. Kondisi tersebut dinilai sebagai persoalan serius karena embung memiliki fungsi strategis dalam menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama di kawasan yang mengalami keterbatasan sumber air.
“Ada 102 embung yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Ada yang sudah menjadi menara daging karena perawatannya tidak bagus. Bagaimana mungkin kita mau swasembada pangan kalau infrastruktur yang sudah dibangun masih saja dibiarkan menjadi menara daging,” tegasnya.
Menurut Anos, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait. Pemerintah perlu memastikan setiap embung yang telah dibangun memiliki sistem pengelolaan dan pemeliharaan yang jelas. Tanpa perawatan rutin, fasilitas yang seharusnya menjadi penopang produktivitas pertanian berisiko kehilangan fungsi dan justru menjadi beban investasi pemerintah.
Selain pemeliharaan, Anos meminta perencanaan pembangunan infrastruktur sumber daya air memperhatikan karakteristik geografis Maluku yang terdiri atas gugusan pulau dengan kondisi wilayah berbeda-beda. Kebutuhan air di kawasan Tenggara Raya, misalnya, tidak dapat disamakan begitu saja dengan kebutuhan masyarakat di Pulau Seram maupun Pulau Buru. Karena itu, perencanaan infrastruktur harus didasarkan pada kebutuhan riil dan potensi masing-masing kawasan.
Ia secara khusus mengusulkan sejumlah kawasan potensial pertanian untuk mendapat perhatian dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur air, antara lain Kairatu hingga Waihatu, serta wilayah Seram Utara mulai dari Kine hingga Seram Timur, Jakarta Baru, dan Sumber Agung. Kawasan-kawasan tersebut dinilai membutuhkan dukungan infrastruktur sumber daya air agar potensi pertanian dapat dikembangkan secara lebih optimal.
Untuk kawasan dengan kebutuhan air yang lebih besar, Anos mendorong agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah embung.
Pembangunan bendungan juga perlu dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang untuk menjamin ketersediaan air bagi kawasan pertanian. Pendekatan tersebut harus didasarkan pada kajian teknis, potensi sumber air, serta kebutuhan masyarakat dan lahan pertanian setempat.
Dalam rapat yang sama, Anos turut meminta penjelasan mengenai pemeliharaan infrastruktur di kawasan Bendungan Way Apu, Pulau Buru, serta perkembangan pembangunan Bendung Waigeren.
Baginya, keberlanjutan fasilitas tersebut harus menjadi perhatian karena pembangunan infrastruktur sumber daya air membutuhkan anggaran besar dan memiliki fungsi strategis bagi masyarakat.
Anos menegaskan, setiap pembangunan infrastruktur harus disertai perencanaan pemeliharaan yang terukur dan berkelanjutan. Pemerintah tidak boleh hanya mengejar pencapaian jumlah proyek, sementara kondisi fasilitas yang telah dibangun tidak terpantau dengan baik.
Ketersediaan anggaran pemeliharaan, pengawasan teknis, dan kejelasan tanggung jawab pengelolaan menjadi bagian penting untuk menjaga keberfungsian infrastruktur.
Ia berharap BWS Maluku bersama pemerintah daerah dapat menjadikan optimalisasi embung, bendungan, dan bendung sebagai bagian penting dari strategi memperkuat ketahanan pangan di Maluku. Keberhasilan swasembada pangan, menurut substansi yang disampaikannya, tidak cukup diukur dari banyaknya infrastruktur yang berhasil dibangun, tetapi dari kemampuan fasilitas tersebut menyediakan air, menunjang aktivitas petani, dan meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan demikian, investasi pemerintah di sektor sumber daya air harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat kemandirian pangan daerah.(MB-01)

