Jakarta Maluku , malukubarunews.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa, melakukan audiensi dan konsultasi dengan TP PKK Pusat di Jakarta, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan organisasi sekaligus menyelaraskan arah kebijakan dan program pemberdayaan keluarga di Provinsi Maluku dengan prioritas nasional.
Audiensi ini secara khusus membahas peningkatan efektivitas pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pembenahan sistem tata kelola organisasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan gerakan PKK di seluruh wilayah Maluku tidak hanya berjalan sebagai kegiatan organisasi, tetapi mampu menghasilkan program pemberdayaan yang terarah, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi keluarga serta masyarakat.
Sejumlah agenda strategis menjadi perhatian dalam konsultasi tersebut. Di antaranya sinkronisasi program PKK Maluku dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X Tahun 2025, penguatan kapasitas sekretariat, digitalisasi administrasi organisasi, serta peningkatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pada empat kelompok kerja (Pokja). Sinkronisasi ini diharapkan dapat memperkuat kesamaan arah kebijakan antara TP PKK Pusat dan TP PKK di daerah.
Penguatan administrasi dan digitalisasi menjadi salah satu isu penting yang dibahas. Pembenahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketertiban dokumentasi, mempercepat arus informasi, serta mempermudah pemantauan pelaksanaan program. Dengan dukungan sistem administrasi yang lebih tertata dan berbasis data, setiap kegiatan PKK diharapkan memiliki dokumentasi, indikator capaian, dan mekanisme pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa, menegaskan bahwa penguatan organisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, efektivitas program pemberdayaan keluarga sangat ditentukan oleh tata kelola kelembagaan yang baik serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
“Penguatan tata kelola organisasi dan koordinasi lintas sektor menjadi hal penting agar seluruh program PKK dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat,” ungkapnya
Selain penguatan kelembagaan, audiensi tersebut juga membahas persiapan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TP PKK Provinsi Maluku. Forum ini dipandang sebagai momentum untuk menerjemahkan hasil koordinasi dan rekomendasi kebijakan ke dalam program kerja yang konkret. Setiap rekomendasi diharapkan memiliki target yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta mekanisme pemantauan agar pelaksanaannya tidak berhenti pada tataran perencanaan.
Perhatian khusus turut diberikan kepada program unggulan Pokja IV, yakni Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana. Pembahasan mencakup penetapan kelompok sasaran, penyusunan indikator keberhasilan, hingga strategi implementasi yang menyesuaikan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan. Karakteristik wilayah yang terdiri atas pulau-pulau dengan kondisi akses dan jangkauan pelayanan yang beragam membutuhkan pendekatan pelaksanaan program yang adaptif dan melibatkan koordinasi lintas sektor.
Dalam konteks tersebut, keberhasilan program pemberdayaan keluarga tidak hanya ditentukan oleh rumusan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi menjangkau masyarakat hingga tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Sinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran TP PKK di setiap tingkatan menjadi faktor penting untuk memastikan program dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Dalam audiensi tersebut, Maya Baby Lewerissa didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, Elvi Tikupasang; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus Ketua Pokja II, Zurnida Ambon; Bendahara TP PKK Maluku, Faradila Latuconsina; serta Nissan Uluputty dari Dinas PMD Provinsi Maluku.
Rombongan diterima Sekretaris Umum TP PKK Pusat, Dra. Lusje Anneke Tabalujuan, M.Pd., bersama Sekretaris I, Simon Makariot Aruar, dan anggota Pokja III, Alan Novandi.
Melalui audiensi dan konsultasi tersebut, TP PKK Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan TP PKK Pusat sekaligus membangun sinergi yang lebih intensif bersama OPD dan TP PKK kabupaten/kota.
Upaya ini diarahkan untuk mendorong gerakan PKK di Maluku menjadi organisasi yang semakin profesional, memiliki tata kelola berbasis data, serta mampu menjalankan program secara terukur dan berkelanjutan. Pada akhirnya, penguatan kelembagaan tersebut diharapkan bermuara pada peningkatan kualitas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di seluruh wilayah Maluku.(MB-01)

