Ambon.,malukubarunews.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala, meminta PT PLN memberikan kemudahan, bahkan bila memungkinkan memberikan diskon biaya penambahan daya listrik bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Maluku. Permintaan tersebut disampaikan sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang masih terkendala keterbatasan pasokan listrik.
Pernyataan itu disampaikan Sangkala saat menutup rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi bersama 18 mitra kerja, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku, serta para pemangku kepentingan investasi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Senin (6/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sangkala secara khusus menyoroti persoalan kelistrikan yang masih dihadapi sejumlah SMK di Maluku. Menurutnya, kapasitas daya listrik yang tersedia saat ini belum mampu mendukung operasional berbagai mesin praktik dan peralatan pembelajaran yang menjadi kebutuhan utama pendidikan vokasi.
“Kebetulan ada perwakilan dari PLN di ruangan ini, saya ingin menyampaikan persoalan kelistrikan di sekolah-sekolah, khususnya SMK di Maluku. Banyak sekolah membutuhkan daya listrik yang lebih besar, misalnya sekitar 20.000 VA, tetapi yang tersedia masih daya standar seperti sekolah SMA biasa,”ungkapnya
Ia menjelaskan, keterbatasan daya listrik tersebut berdampak langsung terhadap kualitas proses belajar mengajar. Sejumlah peralatan praktik tidak dapat dioperasikan secara bersamaan sehingga kegiatan praktikum yang menjadi inti pendidikan kejuruan tidak dapat berjalan secara optimal.
“Akibatnya, anak-anak kita di SMK tidak bisa melaksanakan praktikum secara maksimal karena keterbatasan pasokan listrik untuk mengoperasikan mesin dan peralatan praktik,” jelasnya
Menurut Sangkala, peningkatan kualitas pendidikan vokasi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk ketersediaan listrik dengan kapasitas sesuai kebutuhan sekolah. Tanpa dukungan tersebut, lulusan SMK akan mengalami keterbatasan dalam menguasai keterampilan teknis yang dibutuhkan dunia kerja.
Karena itu, DPRD Maluku berharap PT PLN dapat memberikan perhatian khusus kepada SMK di bawah naungan Pemerintah Provinsi Maluku melalui kemudahan proses penambahan daya listrik maupun kebijakan keringanan biaya penyambungan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kami meminta agar ada kemudahan, atau kalau memungkinkan diberikan diskon dalam penyesuaian daya listrik bagi sekolah-sekolah SMK di lingkup Provinsi Maluku. Ini penting untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan mencetak tenaga kerja yang siap bersaing,” pinta Sangkala.
Usulan tersebut juga dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan sebagai salah satu fondasi pembangunan ekonomi daerah. Dengan tersedianya sarana praktik yang memadai, lulusan SMK diharapkan memiliki kompetensi yang lebih baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan dunia industri dan mendukung peningkatan daya saing investasi di Maluku.(MB-01)
About the Author
