SBB.Malukubarunews.com – Aksi blokade jalan oleh warga adat Negeri Kaibobo, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, pada Kamis (25/9) lalu sempat memicu kekhawatiran publik terkait pembangunan Batalion TNI Kodam XVI Pattimura. Namun, Raja Negeri Kaibobo, Alex Kuhuwael, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan protes terhadap klaim sepihak Negeri Eti atas tanah adat Kaibobo.
“Kami warga adat Negeri Kaibobo mendukung penuh pembangunan Batalion TNI Kodam XVI Pattimura,” terang Raja Negeri Kaibobo, Alex Kuhuwael, Jumat (26/9/2025
Aksi blokade dilakukan dengan menjatuhkan pohon besar ke badan jalan utama yang menghubungkan antar kabupaten di Pulau Seram, mengakibatkan lumpuh totalnya akses transportasi pada hari kejadian. Masyarakat Kaibobo menyebut tindakan itu sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap upaya intervensi Negeri Eti dalam proses pembebasan lahan yang disebut warga sebagai tanah adat ‘tala batai’.
“Kami tetap mendukung Batalion TNI baru. Kami protes kemarin untuk Negeri Eti. Kami tolak Negeri Eti dalam keterlibatan proses pembebasan lahan ‘tala batai’,” ucap Alex Kuhuwael.
Menurut warga dan tetua adat, tanah tersebut secara historis dan kultural merupakan bagian dari wilayah adat Kaibobo. Klaim dari Negeri Eti yang ingin turut campur dalam proses pelepasan tanah kepada negara dianggap tidak sah dan mencederai nilai adat setempat.
Pembangunan Batalion TNI Kodam XVI Pattimura sendiri merupakan bagian dari program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto. Proyek ini dinilai penting untuk memperkuat pertahanan negara di wilayah timur serta membuka peluang bagi putra-putri daerah Maluku untuk berkarier di TNI.
“Kami luruskan kembali, blokade jalan kemarin bukan menolak Batalion TNI, namun penolakan Desa Eti terkait masalah klaim tapal batas,” imbuhnya
Menanggapi ketegangan tersebut, Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman, dan Wakil Bupati, Silfanus Kainama, turun langsung menemui warga Kaibobo pada Jumat (26/9). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyatakan komitmen untuk menyelesaikan konflik lahan secara musyawarah.
“Mari kita bicarakan bersama. Tanpa dialog, masalah tidak bisa selesai. Usulan-usulan dari masyarakat Kaibobo kami tampung. Kami akan undang semua pihak untuk membicarakan masalah ini,” ujar Bupati Asri Arman.
Ia juga mengimbau warga agar tidak lagi melakukan aksi serupa karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat umum, termasuk pasien yang memerlukan akses ke fasilitas kesehatan.
“Saya minta jangan ada lagi gerakan-gerakan seperti ini. Harus betul-betul menahan diri,” tambah Bupati SBB.
Pemerintah Kabupaten SBB berencana mengundang Kepala Desa Waisamu, Kepala Desa Eti, dan Raja Negeri Kaibobo untuk duduk bersama dalam forum mediasi. Dialog itu ditujukan untuk memastikan kejelasan status lahan dan batas wilayah secara hukum dan adat, serta mencegah konflik horizontal antarwarga di masa mendatang.
Di sisi lain, Raja Alex Kuhuwael mengajak seluruh warga adat dan tokoh masyarakat Kaibobo untuk tetap mengawal proses pembangunan Batalion TNI secara damai dan bijak, seraya memastikan bahwa hak-hak adat tetap dihormati oleh semua pihak.(MB)
