Ambon, Malukubarunews.com — Pemerintah Kota Ambon menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, menyambut capaian ini sebagai sinyal positif atas kerja kolektif untuk membenahi sistem keuangan daerah.
Pernyataan ini disampaikan Wattimena usai memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tingkat Kota Ambon yang digelar di Balai Kota, Senin (30/6/2025).
“Kita patut bersyukur karena beberapa hari lalu telah diserahkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kota Ambon Tahun 2024. Opini yang diberikan adalah Wajar Dengan Pengecualian,” ujar Walikota Ambon, Bodewin Wattimena.
Ia menegaskan, opini WDP bukan hanya sekadar capaian administratif, melainkan indikator awal dari kemajuan dan reformasi pengelolaan anggaran di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
“Ini adalah sebuah kemajuan yang kita lakukan bersama. Ini adalah pertanda kebangkitan kita dalam mengelola keuangan daerah,” imbuhnya.
Meski demikian, Wattimena mengingatkan bahwa opini WDP belum cukup dan tidak boleh membuat jajaran pemerintah lengah. Ia meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran secara disiplin dan konsisten.Kalau kita sudah take off, jangan kita kembali lagi ke landasan. Perjalanan masih jauh, kita harus menjaga konsistensi, memperbaiki yang kurang, dan tidak mengulang kesalahan-kesalahan di masa lalu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Walikota menyampaikan target strategis Pemerintah Kota Ambon untuk meraih opini tertinggi dari BPK, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dalam waktu dekat. Ia percaya hal tersebut bisa dicapai jika prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar dijalankan secara menyeluruh.
Saya yakin, kalau kita berkomitmen dan mengelola keuangan dengan baik, pada waktunya kita bisa sejajar dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku yang telah lebih dulu meraih opini WTP,” katanya optimistis.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Ambon akan memperkuat fungsi pengawasan internal, melalui optimalisasi peran inspektorat dan peningkatan kapasitas teknis aparatur keuangan di masing-masing OPD. Langkah ini diyakini mampu mengurangi kesalahan administratif maupun pelanggaran dalam proses pengelolaan anggaran.
Pemerintah juga mendorong pembinaan berkelanjutan untuk memastikan seluruh aktivitas belanja dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Capaian WDP ini diharapkan menjadi titik tolak bagi perubahan positif dalam pengelolaan keuangan Kota Ambon. Dengan komitmen kuat dari seluruh jajaran, Pemerintah Kota optimistis mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih kredibel dan mendapat kepercayaan publik yang lebih besar.(*)
