Wali Kota Ambon: Pengelolaan Dana BOS Harus Transparan, Hindari Masalah Hukum

oleh -12 Dilihat

Ambon.malukubarunews.com – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digelar di lantai V Hotel Manise, Selasa (7/10/2026) pukul 09.00 WIT. Kegiatan tersebut difokuskan pada bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi bagi para kepala sekolah dan bendahara di lingkungan pendidikan dasar di Kota Ambon.

Dalam keterangannya kepada wartawan usai kegiatan, Wali Kota menegaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman teknis dan regulatif bagi para pengelola dana BOS agar pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

“Ini kita lakukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh kepala sekolah, baik SD maupun SMP, termasuk bendahara, supaya mereka memahami bagaimana kita mengelola dana BOS dengan baik,” kata Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena.

Ia menjelaskan, selama ini masih ditemukan ketimpangan dalam pelaksanaan program pendidikan, termasuk rendahnya indeks literasi generasi muda. Oleh karena itu, pengelolaan dana BOS yang tepat sasaran menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Ambon.

“Tujuannya adalah untuk menjawab persoalan ketimpangan, soal rendahnya indeks literasi generasi kita, juga sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan,” tegasnya.

Lebih jauh, Wali Kota menekankan bahwa kegiatan ini juga merupakan bentuk perlindungan preventif dari pemerintah terhadap para aparatur penyelenggara pendidikan, khususnya dalam aspek hukum.

“Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada aparatur. Perlindungannya bukan untuk membela mereka yang salah, tapi dengan memberikan pemahaman supaya mereka tidak melakukan kesalahan,” ujar Wattimena.

Ia menambahkan bahwa berbagai pelanggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah seringkali terjadi karena ketidaktahuan atau kelalaian. Oleh sebab itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan.

“Kita ingin memastikan semua kepala sekolah dan bendahara dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai aturan, agar dana BOS benar-benar memberi dampak bagi pendidikan,” imbuhnya.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para peserta yang hadir. Mereka mengaku mendapatkan pemahaman baru mengenai mekanisme perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana BOS yang sesuai dengan regulasi terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Ambon, kegiatan seperti ini diharapkan terus berlanjut guna menciptakan tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan berpihak pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.(MB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.