Ambon, Malukubarunews.com — Upaya memperkuat kedamaian di Provinsi Maluku kembali mendapat dorongan kuat dari pemerintah daerah. Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Hukum Polda Maluku, Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, mewakili Wali Kota Ambon, hadir langsung untuk menyatakan komitmen Pemerintah Kota dalam mendukung strategi keamanan berbasis kolaboratif.
FGD yang dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, berlangsung di Ruang Sagu, Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, pada Selasa (16/9/2025) pukul 09.45 WIT. Forum ini mempertemukan unsur strategis dari TNI-Polri, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tokoh agama, tokoh adat, serta lembaga masyarakat sipil.
“Maluku adalah tanah yang kaya dan indah, tetapi kalau tidak dijaga, semua potensi itu akan hilang begitu saja. Keamanan dan kedamaian adalah fondasi, bukan pilihan. Tanpa kedamaian, tidak ada pembangunan yang bisa berhasil,” tegas Kapolda dalam sambutannya.
Dalam forum ini, Kapolda memaparkan sembilan strategi utama penanganan konflik sosial, mulai dari deteksi dini dan pemetaan konflik, hingga pembentukan wadah mediasi berbasis kearifan lokal yang disebut Rumah Damai.
Konsep Rumah Damai menjadi perhatian khusus dari Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, yang dalam forum tersebut menyampaikan bahwa peran generasi muda dalam upaya perdamaian perlu dimaksimalkan.
“Rumah damai perlu melibatkan generasi muda. Program seperti Bacarita Anak Muda hingga pertukaran pelajar harus diperkuat, agar sejak dini kita tanamkan budaya dialog, bukan kekerasan,” ungkap Ely Toisutta
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Pemerintah Kota Ambon siap mendukung langkah-langkah konkret yang dirancang Polda Maluku bersama stakeholder lainnya, terutama jika inisiatif seperti Rumah Damai dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
FGD ini juga menghasilkan kesepahaman bahwa pendekatan penanganan konflik tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat keamanan. Diperlukan sinergi nyata antara pemerintah, tokoh masyarakat, TNI-Polri, dan lembaga pendidikan.
Sekda Provinsi Maluku, Sadali Ie, yang juga hadir, menyebut pendanaan pembangunan Rumah Damai dapat bersumber dari dana desa. “Konflik menimbulkan trauma sosial, mengganggu stabilitas politik, dan merugikan masyarakat. Rumah damai bisa menjadi solusi jangka panjang,” ujarnya.
Konsep Rumah Damai yang digagas Polda Maluku berbentuk rumah adat khas Maluku, dan akan berfungsi sebagai pusat mediasi, komunikasi lintas desa, dan deteksi dini konflik. Perwakilan desa, tokoh agama, TNI-Polri, dan pemerintah akan duduk bersama sebagai bagian dari struktur Rumah Damai.
“Rumah damai adalah tempat kita menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Dari sinilah kita ajarkan generasi muda Maluku untuk tumbuh dalam budaya damai, bukan budaya kekerasan,” ujar Kapolda Maluku.
Sebagai langkah awal, uji coba Rumah Damai akan dimulai di Desa Hitu, pada 19 September 2025, dan dilanjutkan dengan kegiatan bakti kesehatan bersama TNI dan Pemda pada 20 September sebagai simbol sinergi nyata.
Dukungan terhadap konsep ini juga datang dari Kemenag, FKUB, MUI, dan Kodam XV/Pattimura, yang menyatakan kesiapan menambah personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas di desa-desa rawan konflik.
FGD ditutup dengan penegasan dari Kapolda bahwa Rumah Damai bukan proyek simbolik, tetapi bagian dari gerakan transformasi sosial di Maluku. “Maluku harus dikenal bukan karena konfliknya, tetapi karena kerukunan, persaudaraan, dan kemajuannya,” pungkas Kapolda.
Seluruh peserta forum menyatakan komitmen bersama untuk terus menjaga kedamaian di Maluku, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan ancaman.(MB-01)
