Tokoh Adat Minta Semua Pihak Hadir dalam Rapat Gunung Botak: Kami Tidak Pernah Tolak Program Pemerintah 

oleh -29 Dilihat

Ambon, MalukuBaruNews.com – Tokoh adat Pulau Buru, Nur Latu, menegaskan bahwa masyarakat adat tidak pernah menolak program pemerintah, termasuk soal penataan dan pengelolaan wilayah Gunung Botak. Namun, ia menekankan pentingnya pelibatan seluruh elemen terkait, terutama 10 koperasi pemegang izin resmi, agar proses dialog berjalan adil dan terbuka.

Undangan dari DPR itu seharusnya dihargai, tapi hari ini 10 koperasi yang diundang tidak hadir. Itu artinya mereka tidak menghargai undangan lembaga legislatif,” ungkap  Nur Latu dalam wawancara usai rapat bersama Komisi I DPRD Provinsi Maluku di ruang paripurna  Rabu (30/7/2025).

Nur menambahkan bahwa rapat belum menghasilkan keputusan karena banyak pihak penting tidak hadir, termasuk perwakilan koperasi, pemerintah kabupaten, dan pemilik lahan. Untuk itu, ia meminta agar pimpinan komisi DPRD memberi tekanan agar seluruh elemen dapat dihadirkan pada undangan rapat berikutnya.

“Kami sudah konfirmasi, dari kabupaten menyatakan siap hadir, Pak Raja juga siap, bahkan kalau pemilik lahan tua tidak bisa datang, anaknya akan hadir. Tapi koperasi pemegang Izin Resmi (IR) juga harus hadir semua,” ujarnya.

Nur juga meluruskan persepsi yang menyebut masyarakat adat Buru menolak program pemerintah. Ia menegaskan, masyarakat selalu mendukung proyek-proyek strategis nasional yang telah berlangsung di Pulau Buru, seperti proyek SUTET, panas bumi, dan pembangunan waduk.

“Jangan dipelintir seolah-olah kami menolak investasi. Panas bumi sudah jalan, waduk strategis nasional kami dukung penuh. Jadi tidak benar kalau kami anti pemerintah atau gubernur,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa pelibatan tiga komponen—masyarakat adat/pemilik lahan, koperasi, dan pemerintah—merupakan syarat mutlak untuk menyelesaikan konflik dan mengatur ulang pengelolaan Gunung Botak secara legal dan berkeadilan.

“Selama tidak mendapat pengesahan dari tiga komponen ini, jangan mimpi masuk ke sana. Kami tidak menolak, tapi kami minta hak kami dihargai,” tutup Nur Latu, yang juga mewakili Ketua Koperasi WTW Belawan Mandiri.(MB-01)