Ambon, Malukubarunews.com — Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku menggelar kegiatan Briefing bersama Media tentang Program SKALA yang melibatkan sejumlah wartawan di Zest Hotel Ambon, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi Satu Data Maluku sebagai fondasi kebijakan berbasis data di daerah.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber strategis, antara lain Maliki selaku Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Bappeda Maluku Anton Adriaan Lailossa, Kepala Diskominfo Maluku Titus Rahawarin, serta Implementation Director SKALA Ted Weohau.
Dalam paparan Maliki menyampaikan, Forum tersebut menekankan urgensi integrasi data sektoral yang selama ini masih tersebar di berbagai perangkat daerah. Satu Data Maluku diharapkan menjadi solusi untuk menghadirkan data yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Maliki menegaskan bahwa pemanfaatan data yang baik menjadi kunci dalam merumuskan program pembangunan, terutama dalam menjawab tantangan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan seperti Maluku.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan pemerintah daerah memiliki akses dan kemampuan memanfaatkan data secara optimal untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” tegas Deputi Bappenas, Maliki.
Ia menambahkan bahwa tantangan geografis Maluku tidak boleh menjadi hambatan dalam pengelolaan data, melainkan harus diantisipasi melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi.
“Data yang akurat akan menjadi kunci utama dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya
Selain itu,Ted Weohau menjelaskan bahwa SKALA mendukung penguatan sistem data melalui pengembangan alat analisis seperti aplikasi perencanaan berbasis data serta integrasi berbagai sumber data nasional dan daerah.
“Dengan mengintegrasikan berbagai sumber data, pemerintah dapat memahami kondisi masyarakat secara lebih utuh dan merancang program yang lebih efektif,” ujarnya
Ia mencontohkan bahwa integrasi data memungkinkan pemerintah melihat profil kemiskinan, distribusi layanan kesehatan, hingga proyeksi dampak perubahan iklim sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka panjang.
Sementara itu, Kepala Bappeda Maluku, Anton Adriaan Lailossa, menekankan bahwa keberadaan data yang akurat akan mempermudah sinkronisasi program pembangunan antar sektor.
“Dengan data yang jelas, kita bisa menentukan target program secara lebih tepat dan terukur,” tekannya
Dari perspektif implementasi Satu Data Maluku melibatkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga mitra pembangunan. Diskominfo Maluku berperan sebagai pengelola portal data, sementara Bappeda memanfaatkan data untuk perencanaan pembangunan.
Kepala Diskominfo Maluku, Titus Rahawarin, menyoroti pentingnya integrasi data dalam satu portal guna mempercepat pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah.
“Ke depan, semua data sektoral akan disatukan dalam satu portal sehingga pimpinan dapat mengakses data secara cepat dan akurat,”terangnya
Namun demikian, dalam sesi tanya jawab, isu keterbatasan infrastruktur jaringan di sejumlah wilayah menjadi perhatian utama. Masih terdapat desa, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang belum terkoneksi internet, sehingga menjadi tantangan dalam implementasi sistem data terpadu.
Menutup kegiatan, para narasumber menegaskan bahwa kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra seperti SKALA menjadi kunci keberhasilan implementasi Satu Data Maluku, sekaligus mendukung tujuan besar peningkatan kualitas layanan publik dan pengurangan kemiskinan di Provinsi Maluku.(MB-01)
About the Author
