SBB.malukubarunews.com– Sejumlah warga Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, menyampaikan kritik keras terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa kepemimpinan Pejabat Kepala Desa, Salmon F. Purimahua. Menurut seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, kondisi pemerintahan desa saat ini layak diibaratkan seperti sebuah mobil yang mengalami kerusakan mesin di tengah jalan raya sehingga menyebabkan kemacetan panjang dan menghambat seluruh aktivitas.
Dalam analogi tersebut, warga menggambarkan bahwa kendaraan yang rusak tidak lagi mampu menjalankan fungsi utamanya untuk mengantarkan penumpang menuju tujuan. Demikian pula sebuah pemerintahan, apabila kehilangan arah, kewibawaan, serta kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat, maka yang muncul bukanlah kemajuan, melainkan stagnasi yang berkepanjangan. Pada akhirnya, menurut warga, penyelesaian berbagai persoalan justru lebih banyak bergantung pada campur tangan aparat keamanan agar situasi kembali terkendali.
Menurut keterangan warga, sejak awal proses penunjukan hingga pelantikan Pejabat Kepala Desa Loki, perjalanan kepemimpinan Salmon Purimahua telah diwarnai berbagai dinamika. Warga bahkan menduga proses tersebut sempat mengalami hambatan sebelum akhirnya tetap dilanjutkan. Mereka juga menduga bahwa sejak awal terdapat kepentingan tertentu yang menjadi latar belakang penunjukan tersebut, meskipun dugaan itu belum pernah dibuktikan melalui proses hukum maupun keterangan resmi dari pihak berwenang.
Seiring berjalannya waktu, warga menilai situasi sosial di Desa Loki justru semakin memanas. Mereka menduga berbagai kebijakan yang diambil lebih berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Akibatnya, menurut mereka, hubungan sosial antara warga mengalami keretakan yang semakin dalam.
Warga mengingat kembali bahwa pada momentum Hari Raya Idulfitri, ketika masyarakat seharusnya menikmati suasana penuh kedamaian dan saling memaafkan, wilayah Desa Loki justru dikabarkan diwarnai berbagai pertikaian antarwarga. Dalam rangkaian konflik tersebut, sejumlah warga disebut mengalami luka-luka hingga harus mendapatkan perawatan medis, bahkan beberapa di antaranya dikabarkan dirujuk ke rumah sakit di Kota Ambon.
Menurut warga, konflik tersebut tidak berhenti pada satu peristiwa. Hingga pertengahan bahkan menjelang berakhirnya masa jabatan Pejabat Kepala Desa, berbagai persoalan sosial disebut belum memperoleh penyelesaian yang benar-benar tuntas. Mereka menilai kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama periode tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Di sisi lain, warga memberikan apresiasi kepada aparat keamanan, khususnya personel Pospol Subsektor Laala, Polsek Huamual, serta Polres Seram Bagian Barat, yang menurut mereka telah berulang kali turun tangan untuk meredam konflik dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Dalam pandangan warga, penyelesaian berbagai persoalan lebih banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dibandingkan melalui kepemimpinan pemerintahan desa.
Kritik warga juga diarahkan pada gaya kepemimpinan Pejabat Kepala Desa yang dinilai kurang hadir di tengah masyarakat ketika konflik berlangsung. Menurut keterangan mereka, yang bersangkutan diduga lebih aktif menampilkan aktivitas dan pendapat pribadinya di media sosial, termasuk memberikan komentar mengenai pertandingan sepak bola, dibandingkan menunjukkan kepemimpinan secara langsung dalam menangani persoalan masyarakat.
Bagi warga, seorang pemimpin seharusnya menjadikan penderitaan masyarakat sebagai prioritas utama. Ruang digital dapat menjadi sarana komunikasi yang baik, namun tidak dapat menggantikan kehadiran nyata seorang pemimpin di tengah masyarakat ketika konflik sedang berlangsung. Kepemimpinan, menurut mereka, tidak diukur dari seberapa sering seseorang berbicara di media sosial, melainkan dari keberanian mengambil tanggung jawab, kemampuan merangkul semua pihak, serta kesanggupan menghadirkan solusi yang adil.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, lemahnya kepemimpinan bukan sekadar persoalan individu, melainkan dapat menjadi cerminan rapuhnya sistem pengawasan dan mekanisme evaluasi birokrasi. Sebuah pemerintahan yang sehat semestinya memiliki kemampuan mendeteksi persoalan sejak dini, melakukan koreksi terhadap kebijakan yang tidak efektif, serta memastikan bahwa setiap pejabat publik bekerja berdasarkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Ketika fungsi evaluasi tidak berjalan secara optimal, maka konflik sosial berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan evaluasi secara objektif terhadap kinerja Pejabat Kepala Desa Loki. Menurut mereka, keberlanjutan kepemimpinan hendaknya ditentukan berdasarkan capaian nyata, kemampuan menjaga persatuan masyarakat, serta keberhasilan menciptakan stabilitas pemerintahan, bukan semata-mata pertimbangan administratif ataupun politik.
Di akhir penyampaiannya, sumber tersebut menyatakan bahwa apabila masa jabatan Pejabat Kepala Desa kembali diperpanjang tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat, maka menurutnya berpotensi memunculkan penolakan dari sebagian warga.
Dalam negara yang menjunjung prinsip demokrasi, kritik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah.(Mozes)
About the Author
