Piru.malukubarunews.com – Kabupaten seram bagian barat merupakan salah satu daerah otonomi baru di Maluku. Kabupaten ini sah hasil pemekaran dari kabupaten Maluku Tengah.
Sudah dua puluh satu tahun menjalankan roda pemerintahan dengan tiga kepala daerah defenitif namun sayangnya lagi lagi aset daerah ini Masi belum bisa di tuntaskan secara real oleh para kepala daerah.
Semenjak pemerintahan kepala daerah yang pertama (JF Puttileihalah) selama sepuluh tahun membangun infrastruktur pemerintahan di daerah ini lagi-lagi belum bisa di lanjutkan dengan baik oleh para kepala daerah berikutnya. lagu-lagu aset menjadi kendala sehingga status WDP (wajar dengan pengecualian) Masi melekat erat pada daerah ini.
Mozes Rutumalessy, salah satu tokoh masyarakat kabupaten seram bagian barat menilai bahwa persoalan aset yang tak kunjung selesai merupakan salah satu faktor penyebab SBB Terus menyandang status wajar tanpa pengecualian terutama dalam pembangunan fisik gedung perkantoran yang dibangun di atas tanah sertifikat milik orang lain. Begitu pula fasilitas pejabat daerah yg berupa mobil dan motor dinas yg tidak dikembalikan.
Rutumalesy memitah perhatian khusus dari bupati dan wakil bupati yang baru dilantik untuk periode 2025-2029, Asri Arman dan Selfinus Kainama agar dapat menyelesaikan persoalan ini sehingga kabupaten yang dijuluki Saka Mese nusa ini bisa keluar dari Disclaimer.
Hasil audit BPK jelas bahwa
Pembangunan Kantor bupati, kantor DPRD, Pasar Daerah, Rumah Dinas Eksekutif dan Legislatif beberapa kantor lainya Masi bermasalah status tanah jika hal ini terus dibiarkan oleh pemda makah akan berdampak buruk bagi pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik di daerah ini tutur Rutumalesy sambil berharap Bupati dan Wakil bupati Jangan jadikan efisiensi anggaran sebagai alasan sebaiknya selesaikan masalah aset dulu baru pikirkan pembangunan lagi agar tidak tumpang tindih dan menyimpang.
Lanjut Rutumalessy, Bupati pertama Bob puttileihalat, untuk membuktikan kepada dunia ini bahwa kabupaten sbb itu ada, makanya beliau membangun banyak infrastruktur birokrasi diatas lahan orang lain tanpa disertai dengan pembebasan lahan yang jelas sehingga selalu saja ada permasalahan yang terjadi, terutama masalah lahan. Imbas dari semua itu adalah, masyarakat claim mengclaim dengan cara demo, menutupi jalan, membuang sirtu didepan kantor dan lain-lain, namun tetap tidak ada solusi.
Rutumalessy sarankan kepada pemerintah daerah cq BAPPEDA, agar segera anggarkan anggaran pembebasan lahan, minimal setiap tahun anggaran ada 5.M agar kedepan tidak ada lagi nasalah lahan karena anggarannya sudah ada dan siap dibayar kepada pemilik lahan.
Jangan fokus saja anggaran untuk bangunan fisik karena ada 5-10% yang masuk kekantong para pelaku kebijakan, tetapi perhatikan juga apa yang sudah di letakkan oleh bupati-bupati terdahulu, tutup Rutumalessy.(MB)
