Ambon Maluku , malukubarunews.com – Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease telah menerima pengaduan Pemerintah Kota Ambon terkait dugaan penerbitan dan penggunaan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat yang diduga tidak sah di lingkungan Pemkot Ambon. Pengaduan yang disampaikan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Ambon pada 10 November 2026 itu kini mulai memasuki tahapan penanganan di kepolisian.
Kepastian tersebut disampaikan Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, IPDA Juliana Masbaitubun, saat dikonfirmasi Malukubarunews.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (12/11/2026). Ia membenarkan bahwa pengaduan tersebut telah diterima pihak kepolisian, namun belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai tahapan penanganannya.
“Laporan tersebut baru masuk di Polresta. Untuk perkembangan selanjutnya akan kami informasikan,” ungkapnya
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah Pemerintah Kota Ambon secara resmi menyampaikan surat pengaduan kepada Kapolresta pada Selasa (10/11/2026). Pengaduan itu merupakan tindak lanjut konferensi pers Pemkot Ambon pada Senin (9/11/2026), yang mengungkap persoalan dugaan penyalahgunaan dokumen kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Hendrik Toisuta, sebelumnya menjelaskan bahwa langkah hukum tersebut ditempuh untuk memastikan keabsahan dokumen, kewenangan pihak yang menerbitkan, serta kemungkinan adanya dampak terhadap keuangan negara atau daerah. Pemkot menilai persoalan tersebut harus diperiksa melalui mekanisme hukum agar seluruh pihak yang terkait dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran.
“Langkah ini merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Ambon untuk menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan negara/daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ungkap Hendrik Toisuta.
Persoalan ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan hasil audit investigatif Inspektorat Kota Ambon yang sebelumnya mengungkap dugaan adanya 45 SK kenaikan pangkat bermasalah yang digunakan oleh tenaga pendidik pada 20 satuan pendidikan. Temuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menelusuri keabsahan dokumen kepegawaian beserta proses penerbitan dan penggunaannya.
Selain persoalan administrasi kepegawaian, hasil pemeriksaan tersebut juga mengungkap dugaan kelebihan pembayaran gaji yang berdampak terhadap keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta. Meski demikian, angka tersebut dan dugaan pelanggaran yang menyertainya masih memerlukan pendalaman serta pembuktian oleh aparat berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.
Pemkot Ambon melalui Bagian Hukum juga sebelumnya menegaskan bahwa penyampaian surat pengaduan belum serta-merta berarti telah diterbitkannya Laporan Polisi (LP). Tahapan administrasi kepolisian masih harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Karena itu, konfirmasi terbaru dari Kasi Humas Polresta Ambon bahwa pengaduan baru masuk menjadi penanda bahwa masyarakat masih menunggu perkembangan tindak lanjut dari aparat penegak hukum.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah kepolisian dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut, terutama terkait pemeriksaan keaslian SK, proses penerbitan, pihak yang memiliki kewenangan, serta kemungkinan kerugian keuangan daerah. Penanganan secara profesional dan transparan diperlukan agar persoalan ini memperoleh kejelasan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan sekadar dugaan.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Ambon menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada aparat penegak hukum dan tidak akan mencampuri independensi kepolisian. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati selama proses hukum berlangsung. Publik pun menantikan penjelasan resmi mengenai perkembangan pengaduan tersebut, termasuk apakah akan ditingkatkan ke tahapan penyelidikan atau proses hukum berikutnya setelah dilakukan penelaahan awal.(MB-01)
About the Author
