Ambon Maluku , malukubarunews.com – Polda Maluku menegaskan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang melibatkan seorang personel berinisial Aipda J.R.M. terkait dugaan praktik percaloan seleksi penerimaan anggota TNI Angkatan Darat (AD) Tahun 2023 telah ditangani melalui mekanisme pemeriksaan internal. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku disebut telah melakukan serangkaian pemeriksaan, audit investigasi hingga gelar perkara sebelum memutuskan menutup pemeriksaan pendahuluan karena dinilai belum terdapat cukup bukti.
Klarifikasi tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menyikapi pemberitaan salah satu media online lokal di Maluku berjudul “Kuasa Hukum Desak Kapolda Maluku Tuntaskan Laporan Oknum Anggota Polda yang Diduga Jadi Calo Seleksi TNI 2023”.
Polda Maluku menegaskan bahwa laporan masyarakat tidak diabaikan, melainkan telah ditindaklanjuti sejak 2025 melalui tahapan pemeriksaan yang terdokumentasi secara administratif.
“Perlu kami tegaskan bahwa laporan tersebut tidak diabaikan ataupun dibiarkan tanpa penanganan. Bidpropam Polda Maluku telah melakukan berbagai tahapan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku. Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti, tetapi keputusan terhadap suatu perkara juga harus didasarkan pada fakta hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti, bukan semata-mata pada tuntutan salah satu pihak,”ungkapnya
Dalam proses pemeriksaan, Bidpropam menghadapi sejumlah kendala yang menurut Polda Maluku memengaruhi pendalaman fakta dan pemenuhan kebutuhan pembuktian. Salah satu persoalan utama adalah belum diperolehnya keterangan langsung dari saksi korban berinisial R.I.U. yang disebut sebagai saksi kunci dalam laporan tersebut. Akreditor telah mengirimkan undangan wawancara dan klarifikasi pada 28 Agustus 2025, tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi undangan tersebut.
Bidpropam kemudian berupaya mengoordinasikan kehadiran saksi melalui pelapor Murni Upuolat, orang tua saksi melalui Siti Kouwe, serta kuasa hukum pelapor. Pemeriksaan juga ditawarkan melalui wawancara virtual. Namun, berdasarkan pemberitahuan perkembangan perkara tertanggal 14 Januari 2026, keterangan langsung saksi kunci tersebut belum berhasil diperoleh. Siti Kouwe yang turut diundang untuk memberikan klarifikasi pada tanggal yang sama, menurut keterangan Polda Maluku, juga tidak memenuhi undangan pemeriksaan.
Kendala lainnya berkaitan dengan keterangan saksi yang mengetahui dugaan penyerahan uang dari pihak pelapor kepada terlapor. Polda Maluku menyebut saksi Cici Sitania yang kemudian dihadirkan tidak menyaksikan langsung peristiwa penyerahan uang tersebut, melainkan hanya mengetahui informasi berdasarkan cerita dari Siti Kouwe. Kondisi ini dinilai menyulitkan akreditor untuk mengonfirmasi secara langsung rangkaian peristiwa sebagaimana dilaporkan.
“Untuk mengungkap suatu peristiwa secara objektif, keterangan saksi yang mengetahui atau mengalami langsung kejadian merupakan bagian penting dalam proses pembuktian. Ketika saksi kunci tidak memenuhi undangan pemeriksaan dan keterangannya tidak dapat diperoleh, tentu hal tersebut menjadi kendala bagi akreditor dalam mengonfirmasi rangkaian peristiwa yang dilaporkan,” jelas Rositah.
Selain keterangan saksi, persoalan kualitas dokumen pendukung juga menjadi perhatian penyidik internal. Berdasarkan penjelasan Polda Maluku, terdapat enam lembar salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama Siti Kouwe yang diserahkan melalui kuasa hukum pelapor. Namun, dokumen tersebut disebut dalam kondisi buram sehingga informasi di dalamnya tidak dapat dibaca dan diverifikasi secara memadai untuk menguji keterkaitannya dengan dugaan transaksi yang dilaporkan.
“Setiap dokumen yang disampaikan dalam proses pemeriksaan harus dapat dibaca, diuji, dan diverifikasi. Apabila dokumen pendukung tidak terbaca dengan baik, hal itu tentu memengaruhi proses pendalaman dan pembuktian. Prinsipnya, setiap fakta harus diuji berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya
Terkait komunikasi penanganan perkara, Polda Maluku juga menyampaikan bahwa berdasarkan catatan administrasi Bidpropam, kuasa hukum pelapor tidak pernah melakukan koordinasi secara langsung dengan akreditor yang menangani laporan tersebut. Polda menyebut koordinasi untuk menghadirkan saksi telah dilakukan melalui pelapor dan pihak-pihak terkait, termasuk menawarkan pemeriksaan secara virtual. Penjelasan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas perkembangan komunikasi selama proses pemeriksaan berlangsung.
Setelah melalui pemeriksaan pendahuluan dan audit investigasi, Subbidwabprof Bidpropam Polda Maluku menggelar perkara pada 26 Oktober 2026. Gelar perkara tersebut melibatkan unsur Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), Biro Sumber Daya Manusia (SDM), dan Bidang Hukum (Bidkum) Polda Maluku. Berdasarkan hasil evaluasi, direkomendasikan penutupan pemeriksaan pendahuluan terhadap terlapor melalui penerbitan Surat Penetapan Penutupan Pemeriksaan Pendahuluan (SP4), dengan pertimbangan belum terdapat cukup bukti untuk melanjutkan pemeriksaan pada tahap tersebut.
Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti pada 2 November 2026 melalui penerbitan surat perintah pelaksanaan penutupan pemeriksaan pendahuluan dan SP4. Polda Maluku menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap fakta dan alat bukti yang berhasil diperoleh, bukan keputusan yang diambil tanpa proses pemeriksaan.
“Keputusan tersebut merupakan hasil dari proses pemeriksaan dan evaluasi melalui gelar perkara dengan melibatkan unsur terkait. Jadi, penutupan pemeriksaan pendahuluan bukan keputusan yang diambil tanpa proses, melainkan berdasarkan pertimbangan terhadap fakta dan kecukupan alat bukti yang berhasil diperoleh,” tegas Rositah.
Sebagai bentuk transparansi administrasi, Bidpropam Polda Maluku tercatat telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penanganan Perkara (SP2HP) sebanyak tiga kali. Pemberitahuan pertama disampaikan pada 11 September 2025, kemudian diperbarui pada 14 Januari 2026, dan terakhir diterbitkan pada 6 November 2026. SP2HP terakhir memuat hasil audit investigasi, gelar perkara 26 Oktober 2026, serta tindak lanjut penerbitan SP4 pada 2 November 2026.
Khusus pemberitahuan terakhir, Bidpropam menindaklanjuti pengirimannya pada Senin, 9 November 2026, melalui Bhabinkamtibmas Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, untuk disampaikan kepada pelapor Murni Upuolat. Menurut Polda Maluku, tiga kali penerbitan SP2HP tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban administratif dalam menyampaikan perkembangan penanganan laporan kepada masyarakat.
“Perlu kami tegaskan bahwa penanganan laporan ini tidak baru dilakukan setelah muncul pemberitaan di media. Bidpropam telah menerbitkan SP2HP pada 11 September 2025, kemudian kembali menyampaikan perkembangan pada 14 Januari 2026, dan terakhir pada 6 November 2026 setelah hasil gelar perkara dan keputusan penutupan pemeriksaan pendahuluan ditetapkan. Ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban kami dalam memberikan informasi perkembangan penanganan perkara kepada pelapor,” ujar Rositah.
Meski pemeriksaan pendahuluan telah ditutup melalui SP4, Polda Maluku menyatakan masih membuka kemungkinan pemeriksaan kembali apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru atau novum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penutupan pemeriksaan pendahuluan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti yang tersedia saat evaluasi dilakukan, bukan pernyataan bahwa seluruh kemungkinan fakta baru telah tertutup.
“SP4 diterbitkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara belum terdapat cukup bukti. Namun, apabila di kemudian hari terdapat bukti baru yang relevan, perkara tersebut dapat dibuka kembali sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Jadi, tetap ada ruang bagi pendalaman apabila ditemukan fakta baru,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Rositah menegaskan bahwa Polda Maluku tetap berkomitmen menegakkan disiplin dan kode etik terhadap setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, setiap keputusan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Polda juga menyatakan menghormati hak pelapor untuk mendapatkan informasi perkembangan perkara serta hak terlapor untuk memperoleh pemeriksaan yang adil.
“Polri tidak memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, setiap orang juga memiliki hak untuk memperoleh pemeriksaan yang objektif dan kepastian hukum. Karena itu, penanganan setiap laporan harus dilakukan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan yang berlaku,” tutup Rositah.(MB-01
About the Author
