Ambon.malukubarunews.com — Rencana pembiayaan Pemerintah Provinsi Maluku melalui skema pinjaman daerah untuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 mengalami perubahan signifikan. Dari rencana awal sebesar Rp1,5 triliun, pembiayaan yang sejauh ini berhasil diperoleh pemerintah daerah hanya mencapai Rp296 miliar.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala, mengatakan angka Rp296 miliar tersebut merupakan pembiayaan yang telah dilaporkan Pemerintah Provinsi Maluku kepada DPRD. Hal itu disampaikan Asis usai memimpin rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Maluku 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Kamis (17/9/2026).
“APBD kita harus melakukan perubahan dari awalnya yang kita rencanakan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun,” urai Wakil Ketua DPRD Maluku
Pembiayaan yang berhasil diperoleh tersebut berasal dari dua sumber. Berdasarkan laporan yang diterima DPRD, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyediakan pembiayaan sebesar Rp196 miliar, sedangkan Bank Maluku memberikan pinjaman sebesar Rp100 miliar. Jika digabungkan, total pembiayaan yang saat ini dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026 mencapai Rp296 miliar.
“Dari PT SMI terakhir yang kami dapatkan laporan dari pemerintah daerah, Rp196 miliar, kemudian dari Bank Maluku sebesar Rp100 miliar,” ujarnya.
Perubahan angka tersebut menciptakan selisih pembiayaan sekitar Rp1,204 triliun dibandingkan rencana awal. Kondisi ini membuat struktur APBD Perubahan Maluku 2026 tidak dapat lagi disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan memperoleh pinjaman sebesar Rp1,5 triliun.
Konsekuensinya, DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku harus melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang sebelumnya dirancang dengan mengandalkan sumber pembiayaan tersebut. Program yang telah direncanakan harus kembali dipilah berdasarkan kemampuan fiskal dan kepastian sumber dana.
“Di perubahan ini harus kita putuskan untuk dimasukkan dalam APBD dan semua kegiatannya harus kita tetapkan di perubahan ini,” tegas Asis.
Selain menyesuaikan nilai pembiayaan, pembahasan APBD Perubahan 2026 juga harus mengikuti ketentuan dan regulasi pemerintah pusat. Asis mengatakan terdapat sejumlah penyesuaian yang perlu dilakukan agar struktur APBD Perubahan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Beberapa penyesuaian dengan aturan pusat yang harus kita lakukan,”
DPRD Maluku juga masih mendalami ketentuan mengenai batas plafon pembiayaan yang dapat diakses Pemerintah Provinsi Maluku. Menurut Asis, DPRD memperoleh informasi mengenai ketentuan plafon pembiayaan yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan. Namun, informasi tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih rinci dari pemerintah daerah, terutama menyangkut dasar penetapan dan besaran plafon yang dapat digunakan.
Pembahasan APBD Perubahan 2026 karena itu tidak hanya akan berkutat pada besaran pinjaman, tetapi juga menyentuh struktur pembiayaan, sumber dana, alokasi pembiayaan, serta program dan kegiatan yang akan dibiayai. DPRD perlu memastikan angka yang dimasukkan dalam dokumen anggaran memiliki dasar pembiayaan yang jelas.
Perubahan rencana pinjaman dari Rp1,5 triliun menjadi Rp296 miliar menjadi salah satu persoalan penting dalam pembahasan APBD Perubahan Maluku 2026. Dengan ruang pembiayaan yang jauh lebih kecil dari asumsi awal, pemerintah daerah dan DPRD harus kembali menata belanja serta menetapkan kegiatan yang dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan pembiayaan yang benar-benar tersedia.
Dengan demikian, pembahasan APBD Perubahan 2026 akan menjadi tahap penting untuk memastikan program pemerintah daerah tidak dibangun di atas asumsi pembiayaan yang belum terealisasi. Kepastian sumber dana, kemampuan membayar kembali pinjaman, kepatuhan terhadap regulasi pusat, dan penetapan prioritas belanja menjadi bagian yang harus diperjelas dalam pembahasan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku.(MB-01)

