Ambon Maluku , malukubarunews.com – luar biasa Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menolak pembiayaan dekorasi Natal di Rumah Dinas Gubernur Maluku mulai tahun 2026 tidak lagi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh kebutuhan pembiayaan dekorasi perayaan Natal tersebut akan ditanggung menggunakan dana pribadi Gubernur.
Penolakan tersebut disampaikan pada 19 November 2026 sebagai bentuk pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi dan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kebutuhan yang dapat dibiayai secara mandiri tidak seharusnya menjadi beban keuangan daerah.”
Menurut Gubernur yang akrab disapa HL itu, dekorasi Natal di Rumah Dinas Gubernur merupakan bagian dari suasana perayaan keagamaan. Karena itu, pembiayaannya dapat ditanggung secara pribadi tanpa harus menggunakan anggaran pemerintah yang semestinya diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat.
HL menjelaskan, pada perayaan Natal tahun 2025, pembiayaan dekorasi Rumah Dinas Gubernur masih menggunakan APBD. Namun, mulai tahun 2026, dirinya memutuskan untuk mengambil alih seluruh pembiayaan tersebut menggunakan dana pribadi.
“Mulai tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya, pembiayaan dekorasi Natal di Rumah Dinas Gubernur tidak lagi menggunakan APBD, tetapi sepenuhnya menggunakan dana pribadi,” demikian penegasan kebijakan Gubernur Hendrik Lewerissa sebagaimana disampaikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.
Keputusan tersebut tidak hanya berlaku untuk perayaan Natal 2026, tetapi akan terus diterapkan pada tahun-tahun berikutnya selama Hendrik Lewerissa menjabat sebagai Gubernur Maluku. Dengan kebijakan ini, pembiayaan dekorasi Natal di rumah dinas menjadi tanggung jawab pribadi, bukan lagi pengeluaran yang dibebankan kepada pemerintah daerah.
Gubernur HL juga menegaskan bahwa penggunaan APBD harus dilakukan secara cermat, terukur, dan berdasarkan skala prioritas. Anggaran daerah, menurut arah kebijakan tersebut, perlu difokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta berbagai kebutuhan masyarakat Maluku.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kebijakan ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dan kejelasan batas antara fasilitas yang melekat pada jabatan dengan kebutuhan pribadi pejabat publik. Setiap penggunaan anggaran pemerintah harus memiliki dasar kebutuhan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Melalui keputusan tersebut, Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan arah penggunaan anggaran daerah agar lebih berorientasi pada kepentingan publik.
Sementara itu, kebutuhan dekorasi Natal di Rumah Dinas Gubernur akan dibiayai secara mandiri sebagai bentuk tanggung jawab pribadi terhadap pengeluaran yang tidak harus dibebankan kepada APBD.(MB-01)

