Ambon Maluku , malukubarunews.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku meminta Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan pemerataan pembangunan sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Distribusi anggaran, terutama belanja infrastruktur, diminta tidak lagi terkonsentrasi pada wilayah tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh kabupaten dan kota berdasarkan kebutuhan serta kondisi masing-masing daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Benhur kepada wartawan setelah rapat paripurna penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Selasa malam (17/11/2026). Pernyataan itu menjadi perhatian dalam tahapan awal pembahasan arah kebijakan fiskal daerah untuk tahun anggaran mendatang.
Benhur menjelaskan, DPRD belum dapat memberikan penilaian menyeluruh terhadap substansi dokumen KUA-PPAS karena pemerintah daerah baru menyerahkannya dalam rapat paripurna tersebut. DPRD masih membutuhkan waktu untuk mencermati berbagai komponen anggaran, mulai dari proyeksi pendapatan daerah, rencana belanja, distribusi alokasi anggaran hingga kebijakan pembiayaan.
“Karena dokumen ini baru diserahkan, tentu kami belum membacanya secara menyeluruh. Ada aspek substansial yang akan menjadi perhatian, mulai dari pendapatan, belanja, hingga distribusi belanja,” pinta ketua .
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi pertimbangan mendasar dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja. Setiap alokasi harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
Persoalan distribusi anggaran infrastruktur menjadi salah satu perhatian DPRD. Sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah administratif yang tersebar, Maluku menghadapi kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda antardaerah. Karena itu, alokasi belanja pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan konektivitas, serta tingkat kebutuhan infrastruktur di masing-masing kabupaten dan kota.
“Kue-kue pembangunan ini, di tengah kebijakan efisiensi, harus betul-betul diselaraskan secara adil dan merata kepada setiap daerah,” tegas Benhur.
Untuk memastikan prinsip pemerataan tersebut masuk dalam pembahasan anggaran, DPRD Maluku akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dokumen ini akan menjadi instrumen evaluasi sekaligus bahan masukan legislatif kepada pemerintah daerah, khususnya untuk mengidentifikasi persoalan dalam rancangan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
Melalui DIM, DPRD juga ingin memastikan arah kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyusunan angka-angka belanja, tetapi benar-benar memperhitungkan dampak dan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Distribusi anggaran infrastruktur diharapkan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam proses pembahasan bersama pemerintah provinsi.
Di sisi lain, DPRD menargetkan seluruh tahapan pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dapat diselesaikan paling lambat 30 November 2026. Target tersebut membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan seluruh data dan proyeksi keuangan secara terukur, sehingga pembahasan dapat berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Target kita harus menyelesaikan pada 30 November 2026. Apa pun risikonya, proses ini harus kita lakukan,” kata Benhur.
Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 selanjutnya menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan serta aspirasi masyarakat di seluruh Provinsi Maluku. Hasil pembahasan tersebut akan menentukan arah prioritas belanja pemerintah daerah, termasuk sejauh mana prinsip pemerataan pembangunan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran tahun mendatang.
DPRD Maluku menempatkan pemerataan distribusi anggaran sebagai perhatian dalam proses tersebut. Publik kini menantikan bagaimana komitmen itu diwujudkan dalam alokasi belanja yang konkret, sehingga pembangunan tidak hanya terlihat di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga menjangkau wilayah kepulauan dan daerah yang membutuhkan perhatian lebih besar.(MB-01)

