Ambon Maluku , malukubarunews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyiapkan insentif anggaran hingga Rp100 juta bagi kecamatan yang berhasil menurunkan angka stunting pada 2027.
Sementara desa, negeri, dan kelurahan yang menunjukkan keberhasilan serupa berpeluang memperoleh insentif masing-masing Rp50 juta.
Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat memimpin apel pagi pegawai Pemkot Ambon yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan atas upaya percepatan penurunan stunting, Senin (16/11/2026).
Bodewin mengatakan, insentif tersebut disiapkan sebagai bentuk motivasi sekaligus apresiasi bagi wilayah yang serius bekerja menekan angka stunting.
Menurutnya, penanganan stunting membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah kecamatan, desa, negeri, dan kelurahan.
“Stunting merupakan salah satu program prioritas yang mesti kita lakukan dalam kerja bersama, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai di desa, negeri, dan kelurahan,” kata Bodewin.
Ia menjelaskan, besaran insentif yang sedang dipertimbangkan mencapai Rp100 juta untuk kecamatan dan Rp50 juta bagi masing-masing desa, negeri, serta kelurahan.
“Kalau kecamatan bisa mendapatkan Rp100 juta, sedangkan desa, negeri, dan kelurahan masing-masing Rp50 juta, itu menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik. Tetapi ingat, itu berdasarkan upaya dan kerja sama dalam penurunan stunting,” ujarnya.
Bodewin mengakui, angka stunting di Kota Ambon terus menunjukkan penurunan. Namun, capaian tersebut masih berlangsung secara bertahap sehingga membutuhkan kerja lebih maksimal dan kolaborasi berkelanjutan.
“Kota Ambon terus berupaya untuk menurunkan angka stunting sekaligus mengupayakan agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Secara persentase, penderita stunting di Kota Ambon terus mengalami penurunan, walaupun turunnya agak lambat,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Bodewin juga memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Tim Penggerak PKK, camat, raja, kepala desa, lurah, kepala puskesmas, kader Posyandu, kader Bina Keluarga Balita (BKB), hingga kelompok dasawisma.
Ia menegaskan, penghargaan yang diberikan bukan hanya ditujukan kepada pimpinan wilayah, melainkan menjadi bentuk pengakuan atas kerja seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan stunting.
“Oleh karena itu, penghargaan yang diberikan tadi sebenarnya hanya simbolisasi bahwa kecamatan, desa, negeri, dan kelurahan telah berupaya. Di dalamnya ada kepala puskesmas, kader Posyandu, kader BKB, kader PKK, semuanya ada di situ,” jelasnya.
Bodewin berharap, penghargaan dan rencana pemberian insentif tersebut dapat memacu seluruh jajaran pemerintah bersama masyarakat untuk memperkuat kolaborasi.
Dengan demikian, upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Ambon dapat berjalan lebih maksimal pada 2027.(Ng)

