Ambon, Malukubarunews.com – Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa asal Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Jumat (27/6/2025), mendapatkan respons cepat dari DPRD Provinsi Maluku.
Ketua Komisi III, Jemi Pattiselanno, menerima langsung perwakilan mahasiswa dalam audiensi yang digelar di ruang Komisi III DPRD Maluku.Jumat 27 Juni 2025
Mahasiswa menuntut perhatian serius dari pemerintah terhadap kondisi Jalan Mako, akses utama yang menghubungkan wilayah Buru dengan Buru Selatan. Jalan tersebut dinilai rusak parah dan terabaikan selama bertahun-tahun, sehingga menghambat aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kami hadir hari ini untuk menyuarakan kondisi Jalan Mako yang sampai saat ini belum mendapat penanganan yang layak. Kami minta DPRD, terutama dari Dapil Buru-Bursel, tidak lagi tinggal diam,” tegas salah satu perwakilan mahasiswa dalam forum tersebut.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Maluku menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti keluhan tersebut dengan langkah konkret. Ia memastikan akan berkoordinasi dengan instansi teknis dan pemerintah provinsi guna mencari solusi struktural.
“Komisi III akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dan pihak-pihak terkait agar masalah Jalan Mako ini bisa dibahas dalam perencanaan program kerja dan penganggaran,” terang Jemi Pattiselanno, Ketua Komisi III DPRD Maluku.
Rapat yang berlangsung dalam suasana terbuka ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Dapil Buru-Buru Selatan, Solichin Buton, yang sebelumnya juga menerima aspirasi serupa dari mahasiswa Kecamatan Batabuaya. Ia menegaskan bahwa sudah saatnya pemerintah menetapkan status Jalan Mako sebagai prioritas pembangunan infrastruktur wilayah.
“Sudah terlalu lama persoalan jalan ini digantung tanpa kejelasan. Statusnya harus ditegaskan, apakah tanggung jawab kabupaten atau provinsi. Ini menyangkut kepentingan ribuan warga,” ujar Solichin Buton.
Menurutnya, pemerintah telah terlalu sering menjadikan status administrasi jalan sebagai alasan untuk menunda pengerjaan. Padahal, kondisi lapangan menunjukkan urgensi nyata atas kerusakan jalan yang mengancam keselamatan dan produktivitas warga.
Ia juga mengapresiasi semangat mahasiswa yang terus mengawal isu ini dari tahun ke tahun. Solichin menekankan pentingnya dukungan publik agar pemerintah segera memasukkan proyek Jalan Mako dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga keadilan pembangunan. Kami akan kawal di pembahasan APBD mendatang agar tidak lagi menjadi sekadar janji,” katanya.
Jemi Pattiselanno menambahkan, aspirasi mahasiswa ini akan dituangkan secara tertulis dalam laporan komisi dan menjadi bagian dari rekomendasi resmi kepada pimpinan DPRD dan Pemprov Maluku.
“Kami tidak akan biarkan suara mahasiswa ini hilang begitu saja. Ini menjadi bahan evaluasi dan dorongan bagi kami untuk bekerja lebih maksimal,” tegas Jemi.(MB-01)
