Ambon, malukubarunews.com – Langkah Bupati Seram Bagian Barat (SBB) yang menghentikan sementara operasional PT Spice Island Maluku (SIM) menuai kritik tajam dari DPRD Provinsi Maluku. Anggota Komisi I, Zain Syaiful Latukaisupy, menyebut kebijakan tersebut sebagai blunder serius dan tindakan gegabah yang berdampak luas, terutama terhadap masyarakat pekerja dan stabilitas sosial di wilayah tersebut.
“Centol, kenapa Pak Bupati bisa buat blunder seperti itu? Penghentian operasional ini bukan soal sederhana. Ratusan tenaga kerja terdampak, dan kini bahkan muncul aksi-aksi anarkis,” ujar Zain saat ditemui di Kantor DPRD Maluku, Selasa (30/7/2025).
Zain menyatakan bahwa keputusan sepihak dari pemerintah daerah tidak hanya mematikan aktivitas ekonomi, tetapi juga memicu keresahan sosial, yang berujung pada insiden pembakaran alat berat milik perusahaan.
“Ini sudah jadi sinyal bahaya. Situasi seperti ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak ketiga. Karena itu, saya minta Polda Maluku segera turun tangan. Kasus pembakaran harus diusut tuntas,” tegas politisi Partai Gerindra dari Dapil SBB ini.
Zain juga menyoroti pernyataan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, yang sebelumnya meminta Bupati untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Namun menurutnya, imbauan itu harus disertai langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
“Kalau ternyata yang salah bukan perusahaan, tetapi kebijakan sepihak Bupati, maka harus ada pertanggungjawaban. Jangan biarkan rakyat jadi korban dari keputusan keliru,” katanya.
Ia memastikan bahwa DPRD Provinsi Maluku, melalui Komisi I, akan mengambil langkah politik dengan memanggil Pemerintah Kabupaten SBB secara resmi untuk memberikan klarifikasi di hadapan parlemen daerah.
“Perusahaan itu sudah pernah dikunjungi oleh Gubernur, dan saat itu Bupati juga hadir. Maka kita minta kejelasan. Ini bukan sekadar urusan bisnis, ini soal perut masyarakat,” tegasnya.
DPRD Dukung Langkah Penyelamatan Konflik
Zain menegaskan bahwa DPRD Maluku tidak akan tinggal diam dan akan mendukung seluruh upaya penyelamatan konflik sosial di wilayah SBB, guna mencegah eskalasi yang lebih besar.
“Kita butuh langkah cepat. Kalau tidak, yang dirugikan bukan hanya pemerintah dan perusahaan, tapi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pekerjaan mereka,” tutupnya (MB-*)
