Ambon.malukubarunews.com – Komisi I DPR RI yang di pimpin Sabam Rajagukguk didampingi Dr. H. Syamsu Rizal, M.I., S.Sos., M.Si., dan Dr. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi., Psikolog dan beberapa tenaga ahli di Makodam XV Pattimura Kamis, 1/5/2025
Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka sosialisasi perubahan UU TNI dengan pembahasan “Peran TNI dalam menjaga demokrasi dan menegakan supremasi Sipil”.
Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos., M.M., beserta jajaran dengan melaksanakan jajar Prajurit dan Tari khas Maluku yaitu Tari Cakalele.
Dalam sambutannya Pangdam mengapresiasi kehadiran Komisi I DPR RI dan rombongan di Kodam XV/Pattimura untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik.
“Kami terbuka dan siap mendukung serta memberikan informasi yang valid dan akuntabel yang diperlukan, agar dapat mengoptimalkan keberhasilan Kodam XV/Pattimura dalam mengemban tugas dengan baik ke depan, khususnya di wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara”, ujar Pangdam.
Pangdam juga menjelaskan bahwa Kodam XV/Pattimura merupakan kompartemen strategis yang memiliki tugas menyiapkan wilayah pertahanan di darat, melindungi dan menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Maluku dan Maluku Utara dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
Adapun tugas pokoknya sambung Pangdam, adalah melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dua di antara tugasnya adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta dan membantu tugas pemerintahan di daerah, terkhususnya di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
Ketua Tim Komisi I DPR RI Bapak Sabam Rajagukguk dalam sambutannya, mengatakan Komisi I DPR RI merupakan alat kelengkapan Dewan DPR RI yang lingkup kerjanya membidangi pertahanan baik dalam maupun luar negeri dan informatika.
“Maksud tujuan kunjungan kerja ini adalah mengetahui beberapa poin pemahaman dan Implementasi UU TNI, apakah personil di Kodam XV/Pattimura sudah mendapatkan sosialisasi terkait UU tersebut dan bagaimana pemahaman Prajurit di satuan-satuan tentang peran serta batasan terhadap kegiatan sipil seperti yang diatur dalam UU”, ujarnya.
Adapun poin lain sambungnya, adalah supremasi sipil dan hubungan sipil militer. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana keakraban ini juga dilakukan sesi tanya jawab guna memberikan pemahaman secara mendalam terkait isu-isu yang dibahas.
Kegiatan diakhiri dengan saling bertukar cinderamata antara kedua instansi yang makin memperkuat soliditas dan sinergitas. Kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan bagi kedua instansi untuk berbagi pengalaman serta pengetahuan mengenai pertahanan dan keamanan di wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara. (*)
