Ambon, MalukuBaruNews.com- Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan kembali komitmennya dalam menyelenggarakan kebijakan Satu Data Indonesia melalui penyelenggaraan Workshop Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku tahun 2024–2025, yang digelar Selasa (30/9/2025) di Hotel Manise Ambon.
Kegiatan strategis ini merupakan hasil kolaborasi antara Diskominfo Maluku dengan Program SKALA, serta menghadirkan perwakilan penting dari BPS Maluku, Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Maluku, Pusdatin Kemendagri, hingga Bappeda Provinsi. Workshop berfokus pada tahapan pengumpulan dan pemeriksaan data, serta penyempurnaan dokumen standar data dan metadata statistik tahun berjalan.
“Di era digital, data adalah aset yang sangat berharga. Data berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, serta mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,”ujar Kepala Dinas Kominfo Maluku, Melkias Lohy, saat membuka workshop.
Dalam sambutannya, Lohy menekankan bahwa pelaksanaan Satu Data Indonesia di Maluku masih menghadapi tantangan besar meski telah diatur dalam Pergub Nomor 80 Tahun 2020. Forum satu data yang belum optimal, keterbatasan anggaran, belum meratanya implementasi SIPD e-Walidata, hingga minimnya infrastruktur data menjadi hambatan serius yang harus segera diatasi.
“Permasalahan ini, jika tidak segera kita atasi, akan berdampak pada lemahnya dasar perencanaan pembangunan, bahkan berpotensi melahirkan kebijakan yang salah sasaran,”tegasnya.
Lohy menyoroti pentingnya langkah strategis ke depan, yakni penguatan forum satu data, peningkatan kapasitas SDM pengelola data, penganggaran yang memadai, serta percepatan pembangunan infrastruktur data yang terpadu dan interoperabel antarinstansi.
Workshop kali ini juga mengulas pencapaian Maluku dalam pengelolaan data. Pada tahun 2023, pemenuhan standar data telah mencapai 100 persen, namun pemenuhan metadata masih tertinggal di angka 46 persen. Tahun ini, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas metadata dan pemeriksaan terhadap 3.920 data yang telah diinventarisasi.“Semua data sudah diinput, diperiksa, dan dipublikasikan oleh wali data, bahkan telah disahkan melalui SK Gubernur Nomor 1900 Tahun 2025. Ini bukti bahwa kerja sama lintas sektor mulai menampakkan hasil konkret,”ungkap Lohy.
Ferry, perwakilan dari Provincial Lead SKALA Maluku, menambahkan bahwa prinsip utama Satu Data Indonesia harus terus dijaga: standar data, metadata, kode referensi, dan interoperabilitas.“Jika keempat prinsip ini tidak terpenuhi, data tidak bisa disebut berkualitas, apalagi dijadikan dasar perencanaan,”jelas Ferry.
Kegiatan ini juga memperkenalkan perkembangan SIPD e-Walidata, yang mulai diimplementasikan di beberapa kabupaten/kota. Sistem ini menjadi andalan pemerintah dalam menjamin integrasi dan transparansi pengelolaan data sektoral antar OPD dan daerah.
Sebagai bentuk komitmen lebih lanjut, Diskominfo Maluku juga tengah menyiapkan Portal Satu Data Maluku, yang akan menjadi pusat akses data resmi tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Portal ini diharapkan dapat memperkuat prinsip bagi-pakai data serta mempercepat koordinasi lintas sektor dan wilayah.
“Melalui workshop ini, saya mengajak kita semua memperkuat komitmen bersama dalam penyelenggaraan Satu Data Maluku. Mari kita bekerja disiplin, bersinergi antar pihak, dan terus meningkatkan kapasitas agar data Maluku dapat diandalkan di tingkat nasional,”pungkas Lohy.
Workshop ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun ekosistem data yang solid, transparan, dan akuntabel, sehingga kebijakan pembangunan di Maluku ke depan semakin tepat sasaran dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.(MB-01)
