Ambon.Malukubarunews.com — Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memotong dana transfer daerah sebesar Rp300 miliar, bersamaan dengan kunjungan Wakil Presiden RI ke Maluku. Ia menilai kunjungan pejabat tinggi negara tidak memiliki makna jika tidak dibarengi dengan program konkret untuk masyarakat.
“Negara ini, kalau sudah potong dana transfer, datang itu harus bawa proyek, bawa program. Jangan cuma datang, lalu daerah setengah mati terima kunjungan,”Mari kita berdoa supaya negara ini memperhatikan suara atau aspirasi dari bawa karena semangat reformasi itu mengembalikan otonomi sebaik-baiknya kepada Daerah .Tapi kalau kegiatan seperti itu “saya tidak tahu tapi saya berharap negara berpihak kepada rakyat.” ungkap Benhur Watubun, Senin, (13/10/2025), kepada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon
Pemerintah pusat diketahui telah memangkas dana transfer ke Maluku hingga Rp300 miliar. Kebijakan ini terjadi saat pemerintah daerah sedang menghadapi beban fiskal tinggi, termasuk pembiayaan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Watubun menyebut bahwa pemotongan dana transfer Rp.300 Miliar secara langsung mengganggu kreativitas dan inisiatif kepala daerah dalam menjalankan visi-misi pembangunan.
“Pemotongan seperti ini berdampak besar. Kreativitas kepala daerah dan kepala wilayah bisa terganggu karena dana untuk mengagendakan program semakin sempit,” tegasnya.
Menurut Watubun, kunjungan Wakil Presiden seharusnya menjadi momen membawa solusi, dukungan anggaran, atau proyek strategis nasional, bukan sekadar acara seremonial yang tidak menjawab persoalan mendasar daerah.
“Saya berharap negara ini berpihak kepada rakyat. Kunjungan seperti ini harus merepresentasikan kepedulian, bukan sekadar simbolik,” ujar Benhur.
Watubun menegaskan bahwa jika tren pengalihan dana transfer ke kementerian dan lembaga pusat terus terjadi, maka semangat reformasi dan otonomi daerah akan mati perlahan. Ia meminta pemerintah pusat untuk mendengar dan mengakomodasi aspirasi dari seluruh kepala daerah.
“Spirit otonomi itu adalah memberi ruang ke daerah untuk berkreativitas. Tapi kalau semua anggaran ditarik ke pusat, apa yang tersisa untuk kita bangun di sini?tanyanya
DPRD Maluku mendukung penuh seruan kepala daerah untuk menghentikan pemotongan dana transfer dan mendorong pemerintah pusat mengembalikan distribusi fiskal yang adil. Watubun menggarisbawahi pentingnya keberpihakan negara kepada rakyat, bukan sekadar menjaga citra dari panggung seremoni.
“Kami berharap Wapres datang bukan hanya menyampaikan pidato, tapi membawa solusi nyata atas kondisi keuangan daerah yang sedang sulit,” tutup Watubun.(MB-01)
