Ambon.malukubarunews.com – Pertanggungjawaban realisasi anggaran Tahun 2024 kita mengalami kendala tidak mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kondisi belanja artinya dalan berapa item belanja yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Ambon (Pemkot) tidak dapat direalisir.”ungkap Ketua DPRD Kota Ambon Mkrits Tamaela usai Rapat Paripurna Dewan Peewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon Masa sidang I dan penutupan masa sidang I , pembukaan masa sidang II Tahun Tahun sidang 2024-2025 bertempat di Kantor DPRD Kota Rabu;15 Januari 2025
Dengan tidak capaian PAD,menurut Tamaela,DPRD dari sisi fungsi pengawasan sudah terus mengingatkan kepada kepala daerah baik itu dari pejabat sebelumnya sampai dengan pejabat sekarang sistem riword dan anpanismen itu harus diberikan kepada seluruh pimpinan OPD terkhusus pimpinan OPD Pengumpul bagaimana pemerintah bisa memberikan apresiasi reword kepada mereka-mereka yang berhasil dan juga memberikan penismen bagi mereka yang dianggap gagal.”tegasnya
Dalam hal ini, lanjut Tamaela menjembatani tugas tanggung jawab pengumpul dari fungsi pendapatan daerah mereka tidak maksimal dalam melakukan fungsi pungut.” Itu harus dievaluasi.”tegas Tamaela lagi
Tamaela kembali menjelaskan, evaluasi dan di rolling dan diganti sebaliknya bagi yang berprestasi atau mencapai target itu diberikan reword dalam hal ini penambahan anggaran kepada mereka untuk bisa mendongkrak lagi potensi daerah yang telah mereka gali .”cetusnya
Kami meminta kepada kepala daerah melakukan itu, kalau soal sisi dari ruang waktu antara pejabat Pak Boy dan sama-sama kita ketahui akan memasuki tahapan transisi kepada pemerintahan yang baru pak Bodewin dan ibu Elly
Kami akan mempertegas itu,di pemerintahan yang baru nanti karena limit itu mungkin sudah tidak cukup untuk melakukan pergantian sehingga langkah-langkah untuk mendapatkan orang perorang pada OPD
Kami memberikan sporting kepada walikota terpilih untuk nantinya menempatkan orang-orang dalam fungsi peranan tugas dimaksud yang berkualitas dan berbobot,ada igrimen apabila tidak berhasil maka harus di evaluasi .
Di singgung soal empat OPD itu yang tidak sesuai bestik Menurut Ketua kalau secara teknik itu banyak hal variasi berfariabel salah satunya berdasarkan ukuran kerja dari pada PPKAD .”ujarnya
Ia menambahkan, sebenarnya etos kerja semangat untuk menjalankan tugas sebagai OPD pengumpul yang tidak jalan
Mereka menganggap tugasnya yang penting absen saja yang berjalan
“Padahal salah. Daerah ini memulai hidup cuman dari sektor PAD untuk membelanjakan keuangan daerah yang menjadi urusan wajib. Jadi kalau PAD lemah menjadi tanggung jawab kita untuk belanja pegawai. Itu paling fatal kalau OPD ditempatkan biasa-biasa saja maka selesailah kita.”
Kita memberikan atensi dan suporting kepada Walikota yang baru nantinya bisa melihat karena kemarin banyak yang harus di jadikab beban hutang di 2025 “
Kami berharap nanti jika Kehadiran Wapres ke Maluku Kami bisa melakukan audiensi langsung dengan Pak Walikota dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan pemerintah kota ataupun kabupaten kota lain dan dalam kepentingan kota Ambon akan Kami menyuarakan soal inptastruktur,kondisi kemacetan kota kita yang membutuhkan APBN yang begitu besar untuk memberikan solusi terhadap kemacetan sendiri.
“Begitu juga dengan kue-kue pembangunan alokasi anggaran yang tentunya kita bisa beraudens langsung dengan pemerintahan yang baru Bapak Prabowo dengan Wakilnya, kami rasa mereka cukup peduli terhadap rakyat dan kami akan memanfaatkan waktu dan bilamana terjadi kunjungan kerja lanjutan nanti kita berusaha bersama Pak PJ Walikota untuk kita menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan daerah ysng psling kursal.”tutup Tamaela (MB-01)
