Jakarta, MalukuBaruNews.com —
Kemerdekaan sejati tak cukup hanya dengan bebas dari penjajahan, tetapi juga menuntut keadilan dan kesetaraan dalam akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk hunian layak. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah sebagai bentuk nyata dalam menghapus ketimpangan sosial ekonomi yang masih mencengkram masyarakat kelas bawah.
Program ambisius ini bertujuan menyediakan rumah layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, hingga kelas menengah bawah yang selama ini terpinggirkan dari akses properti. Dengan target pembangunan satu juta rumah baru dan renovasi dua juta rumah tidak layak huni, program ini sekaligus menjadi jawaban atas krisis backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit.
“Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, tanpa terkecuali. Salah satu caranya adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat,” ungkap Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, di Jakarta, Selasa (12/8).
Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah mencakup strategi terfokus: pembangunan hunian baru di kawasan urban melalui kolaborasi pemerintah-swasta, renovasi rumah-rumah warga di pedesaan, serta pembangunan hunian adaptif bencana di wilayah pesisir dan rawan gempa. Pendekatan ini menyasar disparitas antarwilayah sekaligus menjawab kebutuhan lokal secara kontekstual.
Selain menyediakan rumah layak, pemerintah juga akan menata ulang tata ruang dan mengendalikan spekulasi harga tanah di kawasan strategis. “Subsidi akan diarahkan untuk menormalisasi harga tanah, agar masyarakat tidak makin terpinggirkan dari pusat kegiatan ekonomi,” ujar Ujang.
Dalam implementasinya, pemerintah juga menyiapkan integrasi dengan pembangunan infrastruktur dasar. Hal ini mencakup penyediaan akses jalan, listrik, dan air bersih di kawasan pemukiman baru, agar rumah yang dibangun tidak hanya layak secara fisik, tapi juga fungsional dalam menunjang kehidupan sehari-hari.
“Pembangunan rumah ini tentu saja diiringi dengan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih,” tegas Ujang.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, investasi negara dalam sektor ini akan menciptakan efek domino yang positif terhadap industri konstruksi, material bangunan, dan penyerapan tenaga kerja.
“Ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Fahri.
Program ini merupakan pengejawantahan dari Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada poin pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa. Visi utamanya adalah menghapus kesenjangan ekonomi antarwilayah dan menciptakan pemerataan yang berkeadilan.
Dengan mengedepankan pendekatan inklusif dan terintegrasi, Program 3 Juta Rumah diharapkan menjadi langkah monumental dalam memperkuat fondasi sosial ekonomi nasional serta meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia secara menyeluruh.(MB-01)
