Ambon Maluku , malukubarunews.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mendorong penguatan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penuntut Umum dalam penanganan perkara kepabeanan dan cukai. Penguatan koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap hasil penindakan memiliki konstruksi hukum dan pembuktian yang kuat, terutama dalam penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., saat menjadi narasumber dalam Workshop Penindakan dan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Maluku di Aula Lantai 2 Kantor Wilayah DJBC Maluku, Selasa (17/11/2026). Resmen hadir mewakili Kepala Kejati Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H. Kegiatan tersebut dibuka Kepala Kanwil DJBC Maluku, Adhang Noegroho Adhi, sebagai bagian dari peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum.
Dalam pemaparannya bertajuk “Koordinasi PPNS dan Penuntut Umum dalam KUHAP Baru: Penerapan dalam Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai”, Resmen menegaskan bahwa keberhasilan penindakan tidak cukup hanya diukur dari ditemukannya pelanggaran di lapangan. Hasil penindakan harus dikembangkan melalui proses penyidikan yang mampu menguraikan secara utuh perbuatan, keterlibatan, serta pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak. Dengan demikian, konstruksi perkara dan alat bukti yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan ketika diuji dalam persidangan.
Menurut Resmen, KUHAP baru menempatkan hubungan koordinasi antara PPNS dan Penuntut Umum dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu yang setara, saling melengkapi, dan saling mendukung. Meskipun demikian, masing-masing institusi tetap memiliki batas kewenangan dan tanggung jawab. Penyidik bertanggung jawab terhadap tindakan penyidikan beserta hasilnya, sedangkan Penuntut Umum menjalankan fungsi penelitian berkas perkara dan penuntutan. Bagi PPNS Bea Cukai, kewenangan penyidikan tetap berlandaskan ketentuan sektoral, yakni Pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan dan Pasal 63 Undang-Undang Cukai, dengan memperhatikan fungsi koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri berdasarkan KUHAP baru.
Salah satu poin penting yang disoroti adalah perlunya melibatkan Penuntut Umum sejak awal proses penyidikan, bukan setelah seluruh berkas perkara selesai disusun. Resmen menjelaskan bahwa pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menjadi bagian awal koordinasi, yang dalam pemaparannya disebut paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Koordinasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan unsur tindak pidana dan alat bukti untuk mengidentifikasi bagian perkara yang telah terpenuhi maupun yang masih membutuhkan pendalaman. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan kekurangan berkas dan memperjelas arah pembuktian sejak tahap awal.
Resmen juga menyoroti pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 59 ayat (3) KUHAP. Menurutnya, fasilitas koordinasi berbasis teknologi memiliki arti penting bagi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan dengan rentang kendali geografis antarpulau. Melalui pemanfaatan teknologi, penyidik dan penuntut umum dapat membahas perkembangan perkara tanpa selalu terkendala jarak dan waktu. Namun, seluruh hasil koordinasi tetap harus dituangkan dalam berita acara sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban hukum.
Pada aspek pembuktian, Resmen mengingatkan bahwa penyidik harus cermat membedakan unsur tindak pidana kepabeanan dan cukai dalam setiap perkara. Pengetahuan teknis PPNS Bea Cukai mengenai status barang, dokumen perdagangan, manifes, hingga pergerakan barang harus diterjemahkan secara tepat ke dalam pemenuhan unsur formal dan materiil perkara. Legalitas perolehan alat bukti, termasuk barang bukti dan bukti elektronik, juga harus diperhatikan melalui autentikasi serta rantai penguasaan barang bukti agar tidak menimbulkan persoalan ketika proses pembuktian berlangsung di pengadilan.
Selain itu, ia memaparkan tata kelola waktu penelitian berkas perkara dan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara penyidik dan penuntut umum. Dalam materi yang disampaikan, penelitian berkas oleh Penuntut Umum dibatasi paling lama tujuh hari, sedangkan penyidikan tambahan diberikan waktu paling lama 14 hari apabila berkas dikembalikan dengan petunjuk. Apabila masih terdapat perbedaan penilaian setelah penyidikan tambahan, KUHAP menyediakan mekanisme gelar perkara yang melibatkan penyidik, penuntut umum, pengawas masing-masing instansi, serta ahli untuk memperoleh penyelesaian yang objektif dan terukur. Ia juga mengingatkan bahwa mekanisme pembayaran kewajiban tertentu dalam perkara kepabeanan dan cukai harus mengikuti ketentuan khusus undang-undang sektoral, termasuk memperhatikan ketentuan peralihan bagi perkara yang sedang berjalan.
Menutup pemaparannya, Resmen menegaskan bahwa koordinasi sejak dini menjadi faktor penting dalam memastikan penanganan perkara kepabeanan dan cukai berjalan sesuai hukum, akuntabel, serta tetap menjamin hak-hak pihak yang diperiksa. Sinergi antara keahlian teknis penyidik dan pemahaman hukum penuntut umum harus dibangun sejak proses penyidikan agar hasil penindakan tidak berhenti pada temuan pelanggaran, tetapi dapat berkembang menjadi perkara yang memiliki dasar pembuktian kuat.
“Keahlian teknis PPNS Bea Cukai akan semakin bermakna ketika sejak awal dihubungkan dengan kebutuhan pembuktian di persidangan, dan sebaliknya penelitian penuntut umum akan semakin tepat apabila memahami proses teknis serta kondisi nyata di lapangan,” demikian pesan utama yang disampaikan Resmen.
Workshop tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Maluku Triyanta Gala Parinding, Kepala Kantor Bea dan Cukai Ambon Punjung Raras, Kepala Kantor Bea dan Cukai Tual Wahyu Lafrias, serta para peserta bimbingan teknis dari lingkungan Kanwil DJBC Maluku. Melalui kegiatan ini, Kejati Maluku dan DJBC Maluku diharapkan semakin memperkuat kesamaan persepsi dan koordinasi kelembagaan dalam penerapan KUHAP baru, sehingga penegakan hukum kepabeanan dan cukai di Provinsi Maluku dapat berjalan profesional, efektif, dan berkeadilan.(MB-01)

