Ambon.malukubarunews.com — Kapolda Maluku Inspektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Dadang Hartanto memimpin rapat koordinasi pengamanan ketersediaan BBM dan pengelolaan antrean SPBU di wilayah hukum Polda Maluku. Rapat tersebut berlangsung di lantai 2 Polda Maluku, Senin, 14 September 2026, dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Pertamina.
Rapat koordinasi tersebut digelar untuk memastikan keamanan pasokan, kelancaran distribusi, sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul di lapangan, termasuk antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Kapolda menegaskan, antrean yang terjadi di Maluku perlu dilihat secara proporsional karena sebagian berkaitan dengan kendaraan logistik yang memang mendapatkan pengaturan khusus.
“Ya, kita di sini Forkopimda sudah lengkap, Kadis Indaq, SPBU. Di sini kami rapat koordinasi untuk menjamin keamanan ketersediaan pasokan BBM termasuk distribusi. Ada antrean di SPBU, namun untuk Maluku saya tegaskan antrean ini khusus hanya kendaraan-kendaraan logistik,” ungkap Kapolda Maluku Dadang Hartanto kepada Wartawan usai Rakor
Menurut Dadang, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga keamanan proses distribusi hingga pengisian di tingkat SPBU. Karena itu, Polda Maluku menempatkan potensi tindak pidana penyalahgunaan BBM, termasuk praktik ilegal oil, sebagai salah satu titik yang harus diantisipasi secara serius.
“Memang ada hal-hal yang perlu kami antisipasi solusinya dari bidang saya masalah tindak pidana ilegal oil. Kita ada mobil-mobil misalkan berkali-kali mengisi. Ini juga sudah saya turunkan tim untuk koordinasi dengan Pertamina atau SPBU,” tegasnya.
Kapolda menyebut titik rawan tidak semata-mata berada pada ketersediaan BBM, melainkan juga pada pelaksanaan pengisian di lapangan. Pengawasan terhadap pihak yang melakukan pengisian dinilai penting untuk mencegah pengulangan transaksi yang berpotensi menyalahgunakan BBM bersubsidi. Polisi juga meminta penguatan sistem pemantauan, termasuk melalui kamera pengawas dan mekanisme identifikasi kendaraan.
“Yang terawan itu dari hasil rapat yang kita simpulkan ada pada eksekutor ketika kita melakukan pengisian. Bisa saja dia menggunakan barcode berulang-ulang, tetapi sekarang sudah diantisipasi. Tim-tim melakukan monitor dan pantauan di lapangan terus kami lakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM,” ujarnya.
Kapolda menegaskan koordinasi lintas instansi akan terus dilakukan untuk memastikan keamanan pasokan sekaligus mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pengawasan lapangan, pemantauan sistem pembayaran atau identifikasi pengisian, serta pengawasan jalur distribusi menjadi bagian dari strategi untuk menjaga agar BBM yang tersedia benar-benar diterima masyarakat dan sektor yang membutuhkan sesuai ketentuan.(MB-01)
About the Author
