Ambon.malukubarunews com — Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Yohanis Lewerissa, menegaskan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. Menurutnya, pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi harus dijalankan secara seimbang dan berorientasi pada hasil.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat evaluasi bersama gabungan Komisi II, III, dan IV DPRD Maluku bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Gedung DPRD Maluku, Kamis (3/7/2025).
Intensifikasi itu bukan sekadar menarik pajak dari yang sudah ada,tapi bagaimana masyarakat bisa diedukasi,diberikan fasilitas dan diwajibkan untuk membayar pajak secara sadar.”ungkap Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Lewerissa.
Politisi Partai Gerindra itu menekankan bahwa kemauan politik dan ketegasan birokrasi dalam menerapkan kebijakan perpajakan adalah kunci keberhasilan. Intensifikasi, menurutnya, harus menyasar peningkatan efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi, sambil tetap menjaga kepercayaan publik.
Sementara itu, pada sisi ekstensifikasi, ia mengajak pemda untuk lebih aktif menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum tergarap secara maksimal.Kita tidak bisa hanya menunggu harus ada kegiatan yang mendorong masyarakat sadar pajak.” ujarnya.
Tak hanya terpaku pada sumber pajak konvensional, Lewerissa juga menyoroti potensi besar dari pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Menurutnya, jika dikelola dengan teknologi yang tepat, limbah tersebut bahkan dapat diekspor dan menghasilkan pendapatan tambahan bagi daerah.
“Selama ini kita hanya menumpuk limbah itu.Padahal sekarang ada teknologi yang memungkinkan limbah diekspor dan diolah kembali.Kita bisa dapat dua kali dari pengumpulan dan dari penjualan.” tegasnya.
Ia mencontohkan bahwa saat ini lokasi penyimpanan limbah B3 di Maluku hanya seluas 10×10 meter, angka yang dinilainya sangat terbatas untuk kebutuhan jangka panjang. Menurutnya, dengan regulasi yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, potensi ini bisa diubah menjadi ladang pendapatan yang menjanjikan.
“Ini usul saya saja sejak awal kalau dikelolah dengan benar bukan cuma urusan lingkungan yang selesai tapi juga bisa menjadi sumber penerimaan yang nyata” lanjut Lewerissa.
Ia pun mengajak seluruh OPD untuk mulai berpikir strategis dan kreatif, tidak hanya mengandalkan sumber penerimaan yang sudah mapan, melainkan berani mengeksplorasi sektor-sektor baru yang memiliki nilai ekonomis.
“Catatan ini harus menjadi perhatian semua pihak dalam menyusun langkah pembangunan ke depan.” tutupnya.
Dengan dorongan ini, DPRD Maluku berharap terjadi peningkatan nyata dalam kontribusi PAD terhadap APBD, sehingga kemandirian fiskal daerah bisa lebih cepat terwujud di tengah keterbatasan transfer pusat.(*)
