Piru.malukubarunews.com – Puluhan tenaga honorer dari sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) SBB, Kamis (25/9/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas ketimpangan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang dinilai tidak adil bagi guru dan tenaga administrasi sekolah swasta.
Aksi berlangsung damai namun penuh semangat. Para peserta membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan, serta secara bergantian menyampaikan orasi mengenai ketidakadilan yang mereka alami selama bertahun-tahun mengabdi tanpa kejelasan status.
“Kami sudah belasan tahun mengajar, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan nasib kami hanya karena mengabdi di sekolah swasta. Kami ingin ada keadilan,” teriak salah satu orator, saat memimpin orasi di depan gerbang Kantor Kemenag SBB.
Para honorer menyuarakan kesetaraan perlakuan dalam proses seleksi PPPK, khususnya agar masa pengabdian di sekolah swasta mendapat pengakuan formal, sama seperti honorer di sekolah negeri.
Mereka menilai bahwa kebijakan rekrutmen PPPK selama ini cenderung berpihak kepada honorer negeri, sementara guru-guru swasta yang juga berkontribusi dalam pendidikan tidak mendapatkan kesempatan yang sama.
“Status negeri atau swasta tidak boleh jadi pembeda. Kami juga mendidik anak-anak bangsa, dengan beban kerja yang sama bahkan lebih, tapi kenapa kami terus diabaikan?” ujar Aksan Naraubun, salah satu tenaga honorer yang turut dalam aksi.
Menurut Aksan, banyak dari mereka telah mengabdi lebih dari 10 tahun dengan gaji yang jauh di bawah UMR, tanpa jaminan kejelasan karier, apalagi pengangkatan sebagai ASN atau PPPK.
Aksi ini diikuti oleh tenaga honorer dari berbagai satuan pendidikan swasta di bawah naungan Kementerian Agama. Mereka datang dari berbagai kecamatan di SBB, seperti Kairatu, Taniwel, dan Huamual, serta membawa aspirasi kolektif yang sudah lama disuarakan dalam berbagai forum internal.
Pihak Kemenag SBB yang menerima perwakilan pengunjuk rasa menyatakan telah mencatat seluruh tuntutan tersebut dan berjanji akan menyampaikannya ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kami mendengar dan mencatat semua aspirasi bapak-ibu. Kami akan sampaikan ke pimpinan di provinsi dan Kemenag RI,” ujar seorang perwakilan dari Kemenag SBB, saat menemui peserta aksi.
Aksi digelar pada Kamis, 25 September 2025, di halaman Kantor Kemenag Kabupaten SBB, Piru. Demonstrasi dimulai pukul 09.00 WIT dan berlangsung hingga siang hari, dengan pengamanan dari aparat kepolisian untuk memastikan ketertiban.
Aksi ini mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem pengangkatan ASN, khususnya PPPK, yang hingga kini masih menimbulkan ketidakpuasan di kalangan honorer non-negeri. Padahal, pendidikan nasional juga ditopang oleh ribuan tenaga pendidik dan administrasi dari sekolah swasta yang tersebar hingga ke pelosok.
“Sudah saatnya negara hadir dan memberikan pengakuan yang adil bagi kami. Jangan pilih kasih hanya karena status lembaga tempat kami bekerja,” tambah Naraubun.
Para honorer berharap agar pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agama RI dan Kementerian PAN-RB, segera mengubah regulasi pengangkatan PPPK agar lebih inklusif dan adil. Mereka juga meminta adanya pendataan ulang terhadap masa kerja honorer swasta dan pemberian afirmasi dalam proses seleksi.
Mereka menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak ditanggapi serius, aksi serupa akan terus dilakukan dalam skala yang lebih luas, termasuk pelibatan jaringan tenaga honorer swasta dari kabupaten lain di Maluku.(MB-LN)
