Jakarta .Malukubarunews.com – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memberikan teguran terbuka kepada para pengusaha perikanan tangkap yang selama ini beroperasi di wilayah perairan Maluku. Dalam silaturahmi yang berlangsung di Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku, Jakarta, pada Kamis (3/7/2025), Lewerissa menegaskan pentingnya kontribusi nyata sektor usaha perikanan terhadap pembangunan daerah.
Gubernur menyebut bahwa produksi perikanan tangkap di Maluku pada tahun 2024 mencapai 533.115 ton per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa potensi sektor ini masih besar dan masih bisa dikembangkan lebih jauh dalam beberapa tahun ke depan.
“Hal ini berarti kegiatan bisnis perikanan tangkap masih aman untuk beberapa tahun ke depan ” ujar Hendrik Lewerissa dalam arahannya.
Namun, ia juga menyoroti bahwa meskipun pelaku usaha telah mendapatkan banyak manfaat dari eksploitasi sumber daya laut Maluku, kontribusi mereka terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat minim.
“Saudara-saudara telah melakukan kegiatan usaha selama bertahun – tahun di Maluku,banyak keuntungan yang saudara peroleh dari kekayaan laut kami,namun kontribusi terhadap pembangunan daerah belum sebanding dengan potensi yang saudara manfaarkan.” tegasnya.
Hingga tahun 2024, PAD yang bersumber dari sektor kelautan dan perikanan hanya sebesar Rp6,5 miliar. Jumlah tersebut mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, pelayanan kepelabuhan, penjualan produksi usaha daerah, dan lainnya.
“Kami sudah melayani dengan baik,memberikan kemudahan dalam perizinan,namun belum ada imbal balik yang sepadan sudah saatnya kita bangun kerjasama yang lebih adil dan berkelanjutan,” lanjut Gubernur.
Dalam forum tersebut, Gubernur mendorong upaya peningkatan PAD dari sektor kelautan dan perikanan, termasuk dengan mengeksplorasi sumber-sumber penerimaan baru yang belum tergarap.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Maluku dan para pelaku usaha perikanan tangkap. Isi kesepakatan mencakup partisipasi aktif pengusaha dalam pembangunan daerah serta pemberian Provisi Sumber Daya Laut (PSDL) kepada pemerintah daerah atas pemanfaatan sumber daya laut.
Gubernur berharap, nota kesepahaman ini tidak hanya menjadi simbolis, tetapi menjadi awal dari kemitraan baru yang lebih setara dan produktif antara sektor usaha dan pemerintah daerah.
” Maluku punya kekayaan laut luar biasa.Tapi kekayaan itu harus dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Maluku bukan hanya menjadi keuntungan bagi pihak luar .” tandasnya.(*)
