Ambon, Maluku — MalukuBaruNews.com
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Maluku terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Pusat terkait pembangunan Nasional Maritime Surveillance System (NMSS), khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menjadi wilayah strategis berbatasan langsung dengan Australia.
National Maritime Surveillance System merupakan sistem terintegrasi yang dikembangkan untuk meningkatkan pengawasan, keselamatan, dan keamanan wilayah maritim Indonesia. Sistem ini akan mengintegrasikan berbagai teknologi dan informasi dari lembaga terkait, dan dikoordinasikan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai pelaksana utama di lapangan.
“Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik dan akan memastikan sistem pengawasan maritim ini dapat terimplementasi secara maksimal di wilayah perbatasan laut Maluku,” kata Gubernur Hendrik Lewerissa usai menerima kunjungan Kepala Zona Bakamla Timur, Laks .TNI I Putu Darajatn pada 4 Juni 2025.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku,Affandy Hasanusi dibahas langkah-langkah percepatan realisasi pembangunan NMSS, termasuk kesiapan lahan sebagai persyaratan utama pendirian fasilitas pengawasan tersebut.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Gubernur Hendrik telah menyurati Bupati Kepulauan Tanimbar guna memastikan penyediaan lahan. Tindak lanjutnya terjadi pada 3 Juli 2025, ketika penandatanganan hibah lahan dilakukan antara Bupati Kepulauan Tanimbar dan Kepala Zona Bakamla Timur.
“Pemerintah daerah siap memfasilitasi segala bentuk dukungan administratif dan teknis agar pembangunan NMSS segera terealisasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” ujar Affandy Hasanusi dalam keterangannya.
Sistem NMSS diharapkan dapat memberi dampak signifikan, tidak hanya dalam penguatan pengawasan laut, namun juga dalam upaya pencegahan berbagai aktivitas ilegal seperti pembajakan, penyelundupan, dan illegal fishing, serta memperkuat sistem pencarian dan penyelamatan di laut.
“Dengan sistem pengawasan maritim nasional yang terintegrasi secara real-time, Indonesia dapat mengamankan jalur laut strategis serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan lautnya secara efektif,” kata Laks. TNI I Putu Darajatn.
Kepulauan Tanimbar sebagai titik batas selatan Indonesia memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan dan menjadi lokasi yang ideal untuk pembangunan pusat pemantauan maritim.
Pemerintah Provinsi Maluku melihat proyek ini sebagai bagian dari upaya mendukung program strategis nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan yang lebih berkelanjutan di wilayah timur Indonesia.
Pembangunan NMSS di Kepulauan Tanimbar diproyeksikan menjadi model pengawasan laut terpadu yang dapat direplikasi di wilayah maritim lain di Indonesia.(*)
