Ambon.Malukubarunews.com – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar konferensi pers di Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Senin (25/8/2025), untuk membahas aspirasi daerah menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa aspirasi daerah harus menjadi bagian integral dalam proses penyusunan anggaran nasional. Dirinya mengharapkan agar DPD RI dapat memperjuangkan kebutuhan daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH), pengelolaan hutang daerah, serta kejelasan atas stimulus nasional yang menyentuh langsung ke level daerah.
“Kami menitipkan harapan sebagai daerah yang punya aspirasi kuat. Aspirasi ini harus diperjuangkan oleh DPD RI dalam rapat konsultasi dengan pemerintah pusat, agar Maluku tidak tertinggal dalam alokasi pembangunan nasional,” pesan Gubernur Hendrik Lewerissa.
Dalam forum tersebut, hadir pula perwakilan dari lembaga strategis seperti Bank Indonesia, Dirjen Perbendaharaan, dan sejumlah unsur lainnya. Pemerintah daerah menyampaikan perlunya afirmasi terhadap alokasi anggaran, terutama dalam konteks pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer ke Daerah, serta penyesuaian terhadap beban hutang yang harus dijadwalkan ulang agar tidak menghambat pembangunan.
Gubernur Lewerissa juga mengingatkan bahwa Maluku memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata yang selama ini belum dimaksimalkan. Ia berharap dukungan konkret dari pusat menjadi jembatan menuju transformasi ekonomi Maluku.
“Kami ingin melihat Maluku sebagai prioritas nasional. Ini bukan soal politis, tapi karena potensi kami memang nyata. Jika diberi akses dan dukungan, Maluku akan melesat maju,” pungkas Gubernur Lewerissa.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa aspirasi daerah ke forum nasional dalam rapat kerja mendatang bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Bappenas, serta Menteri Dalam Negeri.
“Kami akan membahas nota keuangan dan isu-isu strategis termasuk pengurangan dana transfer ke daerah. Walaupun secara keseluruhan jumlahnya besar, namun ada ketimpangan dalam realisasi dan prioritas. Kami ingin Maluku mendapat tempat utama dalam kebijakan fiskal ke depan,” ujar Wakil Ketua Komite IV DPD RI.
Ia juga menyinggung berbagai program prioritas pemerintah pusat seperti MBG (Rp333 triliun), Koperasi Merah Putih (Rp80 triliun), Sekolah Rakyat, dan layanan kesehatan gratis. Semua ini, menurutnya, harus diimbangi dengan koordinasi yang efektif agar tidak bertentangan dengan kebutuhan spesifik tiap daerah.
“Presiden memang menunjukkan perhatian besar terhadap proyek-proyek yang mangkrak di daerah. Dana Rp525 triliun dalam bentuk Inpres adalah peluang. Tapi harus ada koordinasi kuat dengan pemerintah daerah agar tepat sasaran,” tegasnya.
DPD RI juga mendorong pemanfaatan skema Monisipal Bond sebagai alternatif pembiayaan daerah, dengan syarat pemerintah pusat memberikan jaminan dan mempermudah mekanismenya.
“Saat ini daerah takut mengambil langkah karena prosesnya rumit. Kami ingin agar OJK dan Kemenkeu menyederhanakan mekanismenya. Pemerintah pusat juga sebaiknya menjadi penjamin agar daerah lebih leluasa membiayai pembangunan strategis,” Ungkapnya
Lebih lanjut, dibahas pula pentingnya reformulasi dana yang selama ini mengendap di pusat, seperti dana pensiun, dana haji, dan dana LPD, yang jumlahnya mencapai ratusan triliun. Dana-dana tersebut dinilai bisa dioptimalkan untuk mendukung pembangunan nasional, termasuk di Maluku.
Konferensi pers ini menjadi salah satu langkah awal untuk menyelaraskan kepentingan pusat dan daerah dalam satu desain besar pembangunan nasional yang berkeadilan dan inklusif.(MB-01)
