Malteng.MalukuBaruNews.com – Dalam Upaya Mendukung Program Komando Atas, Staf Intelijen TNI-AD (Sintelad), Kodim 1502/Masohi Menggelar Kegiatan Pembinaan Komunikasi (Binkom) Cegah Konflik Sosial.
Kegiatan Binkom Cegah Konflik Sosial Di Wilayah Kodim 1502/Masohi, Dengan Tema Peran Seluruh Komponen Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Makodim Masohi, Rabu 19 Maret 2025 itu dihadiri OKP, LSM akademisi dan perwakilan elemen masyarakat.
Sementara itu, Dandim 1502/Masohi Letkol Ir. Muh. Yusuf Aksa, Kapten Inf. Singgih Ardi Ketua Tim Binkom Sintelad, Kepala Kesbangpol Kab. Malteng Johanes Noya dan Kasat Binmas Polres Malteng Akp Cung Haryanto memberikan materi dalam kegiatan itu.
Kesempatan itu. Dandim Letkol Yusuf Aksa mengatakan, Kegiatan tersebut sangat penting bagi upaya TNI dalam membangun visi persepsi dan sinergitas untuk mencegah konflik.
Pencegahan konflik sosial adalah tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara kesinambungan agar dapat menghambat potensi konflik sosial,” ujar Dandim.
Kepada awak media, Letkol Yusuf Aska menyebutkan, ada sejumlah persoalan sosial yang terjadi di masyarakat sejatinya harus dibijaki dan diselesaikan.
Data yang dikantongi ada 19 titik rawan konflik di wilayah kerja Kodim 1502/Masohi. Permintaan warga untuk pos Koramil ditempatkan di perbatasan khususnya di Desa Liang Awaiyah akan dijawab.”Ungkapnya
“Keempat narasumber termasuk Kodim 1502 dengan kewenangan yang dimiliki telah merespon sejumlah persoalan yang disampaikan.”
Akar masalah yang terjadi, kata Letkol Yusuf bermacam–macam. Ada persoalan menyangkut perempuan yang diperlakukan tidak adil, persoalan tapal batas, konflik antar pemuda.
Menariknya, ada yang menyoroti kebijakan pemerintah menyangkut penerbitan sertifikat di tengah moratorium. Persoalan lahan milik warga Soahuku.”Ujarnya
Di Maluku peradaban adat budaya yang melekat atau kental di masyarakat yaitu hubungan pela gandong. Panas pela, panas gandong sering dilakukan, tetapi konflik masih saja terjadi.
Bagaimana masyarakat mau hidup dengan aman, aktifitas berjalan dengan baik, ekonomi bertumbuh, pendidikan maju, kesehatan diperhatikan, hak–hak rakyat dikebiri oleh kepentingan sepihak kaum borjuis. Prinsipnya keamanan dan kenyamanan menjadi kunci dari semua itu.
“Saya cinta daerah ini, untuk saya berharap setiap persoalan yang timbul harus diselesaikan dengan mengedepankan asas keadilan. Jangan rakyat dikorbankan. Politik devide etimpera rupanya masih dirasakan masyarakat. Mereka ini susah, jangan disusahin lagi,” tuturnya.
Lanjut Letkol Yusuf, kilas balik konflik di Negeri Haya yang pernah diproteksi pihak Kodim 1502/Masohi, bahwa sesungguhnya konflik yang terjadi bukanlah persoalan warga Haya seutuhnya. Hanya sekelompok.
Hal itu terbukti dari hasil penelusuran lapangan oleh tim intelijen yang ditugaskan pasca konflik.
“Semua data ada saya pegang. Bukti pengakuan lewat rekaman video. Demo kemarin juga itu bukan warga Haya seluruhnya. Petugas saya cek di lapangan. Mau bukti, saya tunjukan,” beber Letkol Yusuf.
Bicara soal keadilan dan kenyamanan warga, tambah Letkol Yusuf, bukan kali ini diperjuangkannya. Semenjak di Kodim 1502, ia menyelesaikan persoalan batas wilayah Taman Nasional dengan lokasi wisata Kolam Belanda, Negeri Saleman.
Persoalan di Arara, Seram Utara antara perusahaan dan warga disana.
“Ada yang bilang Mr. Wang tidak bisa disentuh. Tidak bisa diganggu. Saya turun langsung di lapangan. Saya kawal sampai dia nyerah. Dia tidak bisa berbuat semena–mena lagi kepada warga. Itu artinya apa? Kita harus berdiri di atas keadilan. Katakan yang sebenarnya jika itu benar. Sebut salah jika yang dilakukan itu salah,” tandasnya. (MB-FB)
