Ambon.Malukubarunews.com — Polemik pengiriman atlet pelajar dari Provinsi Maluku ke ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2025 kembali mencuat. Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Wellem Kurnala, melontarkan kritik tajam terhadap proses yang dinilai tidak melalui mekanisme seleksi yang semestinya.
Diduga, sejumlah atlet yang dikirim mewakili Maluku ke ajang nasional tersebut tidak mengikuti proses seleksi resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Maluku selaku instansi teknis.
“Ini saya juga baru tahu bahwa mengirim tim Popnas itu tanpa ada seleksi. Apakah ini ada berhubungan dengan keluarga ataukah kerabat-kerabat tertentu.”ungkap Sekretaris Komisi IV, Wellem Kurnala.
Wellem Kurnara selaku anggota legislatif yang membidangi olahraga merasa kecewa dan mempertanyakan komitmen Dispora dalam menjaga marwah olahraga prestasi di Maluku. Ia menilai proses yang tidak profesional akan berdampak langsung terhadap capaian prestasi dan kredibilitas daerah di tingkat nasional.
“Kita ini kan tujuannya adalah capaiannya untuk mencari juara, mencari medali. Yang dibawa itu adalah nama pemerintah provinsi, bukan pribadi atau kelompok,” tegas Wellem Kurnala.
Pernyataan tersebut disampaikan Kurnala di Lantai II DPRD Maluku Senin,13 Oktober 2025 karang panjang Ambon kepada beberapa wartawan .Menurut Wellem, persoalan ini akan segera dibawa ke rapat evaluasi Komisi IV bersama Dispora dalam waktu dekat.
Proses pengiriman atlet tanpa seleksi berpotensi menurunkan kualitas kontingen, serta membuka ruang praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang. Wellem menekankan pentingnya integritas dalam pembinaan olahraga, terutama untuk ajang sebesar Popnas yang membawa nama daerah.
Disinggung soal anggaran tidak ada ,Wellem menyampaikan bukan soal anggaran atau uang, tapi soal komitmen dan kejujuran,” ujar Wellem.
DPRD Maluku melalui Komisi IV akan memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk dimintai klarifikasi serta pertanggungjawaban secara resmi. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dinas terkait akan dilakukan, termasuk potensi rekomendasi perbaikan sistem seleksi ke depan.
“Kami akan tindak lanjuti ini terkait kondisi kita. Kepala dinas harus memberi pernyataan khusus kepada kami dan mempertanggungjawabkannya,” tambahnya.
Wellem mengimbau semua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif sambil menunggu hasil evaluasi. Namun ia menegaskan, jika terbukti ada pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan, DPRD tidak akan tinggal diam.
“Kita cooling down, tapi kita juga serius. Jangan korbankan masa depan atlet yang punya potensi hanya karena permainan dalam,” tutup Wellem.
Dengan sorotan ini, publik kini menanti langkah tegas DPRD dalam menegakkan integritas olahraga daerah dan memastikan keadilan bagi seluruh atlet muda Maluku yang berhak mendapat kesempatan melalui jalur resmi dan meritokrasi.(MB-01)
