Ambon.malukubarunews.com — Persoalan rekrutmen tenaga kerja dalam pengembangan LNG Abadi Blok Masela kembali menjadi sorotan. Gerakan Mahasiswa Maluku Barat Daya (GEMA MBD) Ambon menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor DPRD Maluku, Senin (5/10/2026), dengan mempertanyakan mekanisme perekrutan dan kesempatan masyarakat MBD untuk terlibat dalam proyek strategis nasional tersebut.
Aksi itu kemudian berlanjut ke ruang paripurna DPRD Maluku setelah massa dipersilakan masuk oleh petugas keamanan untuk berdialog dengan pimpinan dan anggota Komisi II serta Komisi IV. Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Fauzan Rahawarin. Forum tersebut menjadi ruang bagi GEMA MBD untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka nilai belum mendapatkan kejelasan, terutama terkait akses kerja bagi masyarakat MBD.
GEMA MBD mempertanyakan kejelasan mekanisme perekrutan tenaga kerja pada proyek Blok Masela. Mereka juga mempersoalkan informasi mengenai adanya kesempatan kerja yang dinilai lebih terbuka bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), sementara masyarakat MBD disebut belum memperoleh ruang yang dianggap proporsional. Persoalan tersebut sebelumnya juga muncul dalam pemberitaan mengenai lowongan pekerjaan yang mencantumkan persyaratan warga asli Tanimbar.
“Jangan sampai masyarakat MBD hanya menjadi penonton di tengah proyek yang berada di kawasan Maluku,” demikian aspirasi yang disampaikan GEMA MBD dalam pertemuan di ruang paripurna DPRD Maluku, Senin (5/10/2026).
Tuntutan tersebut muncul ketika proyek LNG Abadi Blok Masela memasuki fase penting. Pemerintah pada 16 Juli 2026 telah menandai dimulainya pembangunan fisik proyek melalui groundbreaking di Kepulauan Tanimbar. Kementerian ESDM menyebut proyek bernilai sekitar USD20,9 miliar itu diproyeksikan menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerja pada puncak masa konstruksi berdasarkan studi Universitas Indonesia dan Universitas Pattimura.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan proses rekrutmen harus dilakukan secara terbuka berdasarkan kebutuhan dan kompetensi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku
Dalam pertemuan dengan GEMA MBD, Fauzan Rahawarin menegaskan pengembangan Blok Masela tidak boleh hanya dipandang dari sisi investasi dan kepentingan strategis nasional. Menurut dia, proyek tersebut juga harus menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Maluku, termasuk masyarakat di daerah yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan proyek.
“Blok Masela tidak hanya merupakan proyek strategis nasional, tetapi juga harus menjadi manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah yang berkaitan langsung dengan pengembangan proyek, termasuk KKT dan MBD,” ujarnya
Fauzan juga menegaskan DPRD Maluku memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan Blok Masela. Pengawasan itu, menurut dia, tidak berhenti pada tahap awal pembangunan, tetapi harus berlangsung hingga proyek memasuki tahap operasional.
“Kita harus mengawasi seluruh tahapan proyek ini, bukan hanya pada tahap awal, tetapi sampai operasionalnya berjalan,” cetusnya
Untuk menjawab persoalan rekrutmen, DPRD Maluku akan mendorong rapat gabungan Komisi II dan Komisi IV dengan menghadirkan pihak INPEX, Dinas ESDM Maluku, Dinas Tenaga Kerja, pihak vendor atau konsorsium perekrutan tenaga kerja, serta perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Forum itu dinilai penting untuk membuka informasi mengenai jumlah kebutuhan pekerja, kualifikasi, tahapan seleksi, serta mekanisme perekrutan yang berlaku. DPRD juga sebelumnya menyatakan akan memanggil dinas dan pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena INPEX sebagai operator proyek sebelumnya telah didorong pemerintah untuk memperkuat pelatihan vokasi bagi masyarakat setempat agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja proyek. Kementerian ESDM juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sekitar wilayah operasi, sementara INPEX menyatakan Proyek Abadi LNG berada di Blok Masela, dengan lokasi lapangan sekitar 170–180 kilometer barat daya Kepulauan Tanimbar.
Pada akhir pertemuan, GEMA MBD menyerahkan sejumlah tuntutan kepada DPRD Maluku. Pokok tuntutan tersebut mencakup ketidakjelasan keterlibatan tenaga kerja asal MBD, belum jelasnya mekanisme pembagian kesempatan kerja antardaerah, belum optimalnya keterbukaan informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja, kesenjangan antara pengakuan wilayah yang berkaitan dengan proyek dan manfaat ekonomi, serta belum jelasnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan rekrutmen.
Dengan proyek yang diproyeksikan membutuhkan ribuan pekerja, isu rekrutmen tidak lagi semata-mata menjadi persoalan administratif. Transparansi informasi, kejelasan kriteria, kompetensi tenaga kerja, serta kesempatan yang adil bagi masyarakat lokal akan menjadi salah satu ukuran penting sejauh mana manfaat ekonomi Blok Masela dapat dirasakan di Maluku. DPRD Maluku kini dituntut membuktikan tindak lanjut atas aspirasi tersebut melalui forum terbuka bersama pemerintah, INPEX, konsorsium, dan masyarakat terkait.(MB-01)
About the Author
