Ambon Maluku , malukubarunews.com – Penetapan seorang kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berinisial CS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) Yarler, Kota Tual, menjadi sorotan serius di Maluku. CS bersama tiga orang lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual dan langsung menjalani penahanan.
Penetapan tersebut dilakukan Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Tual pada Senin, 16 November 2026. Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial ASR, OSP, MR, dan CS. Keempatnya kemudian ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tual untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.
Kasus ini berkaitan dengan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi tembok penahan tanah Yarler yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual tahun anggaran 2020 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.241.622.133,64 atau lebih dari Rp1,24 miliar.
Dalam proses penyidikan, penyidik menemukan dugaan penyimpangan berupa penggelembungan harga atau mark-up serta ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp500 juta. Angka tersebut masih merupakan hasil perhitungan dalam perkara yang sedang diproses secara hukum.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Tual, Joe Felubun, membenarkan penetapan empat orang sebagai tersangka sekaligus penahanan mereka. Kejaksaan melakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, berdasarkan surat perintah penahanan yang diterbitkan terhadap masing-masing tersangka.
Dalam perkara ini, ASR, OSP, dan CS disangkakan dengan pasal primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Sementara sangkaan subsidair menggunakan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan junctonya. Adapun MR dikenakan sangkaan primair dan subsidair sesuai konstruksi hukum yang ditetapkan penyidik berdasarkan dugaan peran masing-masing.
Namun, perkara ini tidak hanya menjadi perhatian dari aspek penegakan hukum.
Sorotan publik juga mengarah kepada CS yang berdasarkan informasi dalam bahan pemberitaan disebut sebagai kader aktif PSI sekaligus anggota DPRD Maluku Tenggara. Keterlibatan seorang kader partai dalam perkara dugaan korupsi tentu menjadi persoalan serius, terutama ketika partai tersebut selama ini membangun citra sebagai kekuatan politik yang mengedepankan antikorupsi, pluralisme, ant intoleransi, serta keterlibatan generasi muda dan perempuan dalam politik.
PSI yang dipimpin Kaesang Pangarep menghadapi pertanyaan mengenai bagaimana partai menyikapi kadernya yang kini berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi. Publik tentu menunggu sikap tegas pimpinan partai, termasuk apakah akan dilakukan pemeriksaan internal, evaluasi keanggotaan, atau langkah organisasi lainnya sesuai ketentuan partai. Meski demikian, tanggung jawab pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan, bukan penilaian sepihak berdasarkan afiliasi politik.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan politik dan kepercayaan masyarakat harus disertai tanggung jawab dalam menjaga uang negara. Proyek pembangunan yang menggunakan APBD seharusnya dilaksanakan sesuai spesifikasi, perencanaan, dan ketentuan pengadaan. Apabila dugaan penyimpangan terbukti melalui proses peradilan, dampaknya bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan dan lembaga politik.
Hingga berita ini disusun, penyidikan Kejari Tual masih berlangsung. Publik menantikan pengembangan perkara, pengungkapan secara terang peran masing-masing tersangka, serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab.
Klarifikasi dari pimpinan PSI, pengurus PSI di Maluku, dan CS juga penting untuk memberikan penjelasan berimbang kepada masyarakat. Seluruh tersangka tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(MB-01)

