Ambon,malukubarunews.com – Terkait penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri ( CPNS ) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja ( PPPK) oleh pemerintah Pusat menjadi tanggapan serius oleh orang nomor I di DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun.
Dalam menanggapi persoalan itu, Watubun meminta Presiden RI sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus meninjau kembali kebijakan tersebut demi untuk kepentingan semata mata – mata bagi rakyat Indonesia.”Sebab sangat berpengaruh pada para pencari kerja, teristimewa pegawai-pegawai honor yang juga mereka warga negara yang melaksanakan proses seleksi dimaksudkan.”pintah Watubun yang di temui sejumlah Wartawan di ruang kerja Kantor DPRD Maluku Rabu,12.Maret 2025
Hal Ini juga dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan stabilitas politik negara ini,
tidak berlebihan.Ini murni demi kepentingan rakyat-rakyat kita, rakyat Bapak juga dan ini harus dilakukan “tambahnya
Watubun mengaku bahwa proses penggantian ini bukan satu dua hari,melainkan sudah berlangsung dari tahun- tahun sebelumnya tapi kemudian mengalami kegeseran waktu atau penundaan lagi,ini sangat mempengaruhi situasi politik.”akuinya
Menurutnya, dinamika ini cukup cepat dan kita berusaha kebijakan ini paling tidak untuk bisa dapat menjawab situasi dan suasana kebatinan rakyat yang belum ada kepastian seperti ini,mereka harus memperoleh kepastian dengan baik .”ujarnya
Ia juga menyoroti tenaga – tenaga honor kontrak .Akibat karena mereka menunggu diterbitkannya atau ada kejelasan terkait dengan nasib mereka yang pada beberapa waktu lalu oleh pemerintah telah mengakomodir dalam skema CPNS dan PPPK .”Ini hal yang bersifat penting dan mendesak.
Kami minta ada kebijaksanaan Presiden,jangan melihat hal lain tapi lihat ini, hal yang paling penting untuk kepentingan rakyat “.pintah Watubun lagi (MB-01)
