Ambon, Malukubarunews.com – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, menyoroti lambannya realisasi janji-janji politik yang pernah disampaikan Gubernur Maluku dan minimnya respons sejumlah kepala daerah terhadap aspirasi masyarakat, terutama dalam situasi bencana. Ia menegaskan bahwa DPRD telah menjalankan tugasnya secara objektif, namun tanggung jawab eksekusi tetap berada di tangan pemerintah provinsi dan kabupaten.
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Benhur mengingatkan bahwa DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasan, bukan pengambil kebijakan anggaran secara langsung.
“DPR juga sudah menyampaikan sikap, baik dalam LKPJ, dalam rapat kerja, dan berbagai forum. Andaikan DPR-nya eksekutor, mungkin saya sudah bayar. Tapi kan eksekutornya itu pemerintah provinsi. Jadi silakan Gubernur tanggapi sikap DPRD,” tegaw Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun di lantai dua karang panjang Ambon Senin,14 Juli 2025
Ia juga menyinggung janji politik Gubernur Maluku yang hingga kini belum terealisasi, meski sudah berkali-kali dijanjikan kepada masyarakat.
“Gubernur itu kan sudah pernah berjanji akan selesaikan. Nah, sekarang saya tanya balik: janji itu kapan dituntaskan? Ini bukan masalah baru, ini beban lama yang harus diselesaikan di pemerintahan sekarang,” ujarnya tegas.
Benhur menyatakan bahwa DPRD selalu bersikap objektif dan mendukung penyelesaian setiap persoalan daerah, namun realisasi tetap tergantung pada komitmen dan keberanian pemerintah dalam bertindak.
Lebih lanjut, ia mengkritik sikap pasif pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), yang dinilai kurang proaktif dalam menangani situasi darurat seperti bencana alam.
“Jangan tidur saja di tempat. Coba lihat kalau ada longsor atau banjir besar, masa bupatinya diam? Tidak kan. Bupati harus gerak, jangan semua dilempar ke provinsi. Memangnya provinsi bisa tampung semua masalah? Tidak bisa,” tegasnya.
Menurut Benhur, harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Ia meminta kepala daerah di tingkat kabupaten untuk segera memprioritaskan program dan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kabupaten itu punya rakyat juga, jadi mereka harus cepat bergerak. Setelah itu baru kita sinergikan dengan provinsi. Saya minta Bupati jangan hanya urus hal-hal lain, tapi segera prioritaskan apa yang jadi beban masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal keras dari lembaga legislatif kepada eksekutif agar tidak mengabaikan amanah rakyat. Ia meminta agar janji-janji yang sudah disampaikan ke publik dijadikan prioritas, bukan sekadar retorika politik.
DPRD, tegas Benhur, akan terus mengawasi dan memastikan bahwa semua janji dan program benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dipajang dalam dokumen perencanaan.(MB-01)
